Bupati Tapsel Sebut Peran PTSP Ujung Tombak Etalase Pemda

371

TAPSEL-SUMUT, BERITAANDA – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Syahrul M. Pasaribu bersama Ketua DPRD Husin Sogot Simatupang serta Kadis PM dan PPTSP Sofyan Adil Siregar hadiri rapat koordinasi pimpinan daerah (rakorpimda), di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Gatot Subroto No. 395 Medan, Jumat (25/10/2019).

Acara dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima, dan dibuka secara resmi dengan pemukulan gong oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ini, turut dihadiri para bupati/walikota se-Sumatera Utara, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo.

Hadir pula Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara, Direktur Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah BKPM RI JS Mayer Siburian, SE, Bidang Pencegahan KPK RI Azril, Kadis PMPPTSP Provsu, dan para Kadis PMPPTSP kab/kota se-Sumatera Utara.

Kegiatan ini diawali penandatanganan komitmen pemerintah daerah pada penyelenggaraan PTSP Prima oleh seluruh bupati/walikota beserta Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara, dengan disaksikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, bersama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Eko Subowo.

Menurut Bupati Tapsel H. Syahrul M. Pasaribu, PTSP merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang perlu diterapkan secara utuh di dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Mengingat pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, terjangkau, bersih dari korupsi.

“Pemkab Tapsel melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Tapsel telah menerapkan pelayanan dengan sistem OSS (Online Single Submission) setelah meluncurkan aplikasi e-PTSP SIPASADA (Sistem Informasi dan Perizinan Satu Pintu Daerah) melalui website: www.ptsp.tapselkab.go.id,” ungkap Syahrul.

Sehingga, dengan aplikasi tersebut, kata dia, DPMPTSP Tapsel telah melaksanakan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan, sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Melalui aplikasi itu, di awal bulan April 2018 lalu, DPMPPTSP Tapsel telah mendapatkan bintang dua dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI), dan anugerah itu merupakan murni penilaian standar kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal.

Dengan penilaian itu, Tapsel menempati peringkat ketiga se-Sumut setelah Kota Medan dan Kabupaten Langkat. Hasil ini tidak terlepas dari kerja keras Pemkab Tapsel melalui DPMPPTSP yang telah didukung penuh, baik sarana dan prasarana serta kesejahteraan pegawai dalam bentuk tunjangan.

“Oleh karena itu, saya berharap melalui aplikasi e-PTSP SIPASADA kiranya dapat diintegrasikan dengan sistem OSS (Online Single Submission) baik langsung maupun melalui aplikasi SiCANTIK Cloud dari Kementerian Kominfo,” harap Bupati Syahrul.

PTSP punya peran penting dan menjadi ujung tombak etalase pemda dalam melaksanakan kewajiban maupun kewenangan penyediaan layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, demi terciptanya kepastian hukum, investasi, dan usaha serta daya saing di daerah. (Anwar)

Bagaimana Menurut Anda