Tuduhan Terhadap Kader Partai Gerindra Mengada-ngada, Kuasa Hukum Ajukan SP3

31

BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Tuduhan terhadap kader Partai Gerindra, Darussalam, mengada-ngada. Ketiga penasehat hukumnya pun telah mengirim surat permohonan perintah penghentian penyidikan (SP3).

Menurut dua saksi ahli dari Unila, Prof. Wahyu Sasongko dan Dr. Eddy Rifai, Darussalam tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana maupun perdata atas tuduhan Nuryadin.

Nuryadin melaporkan Darussalam terkait dana pengurusan sporadik tanah senilai Rp 500 juta atas nama M. Syaleh. Jual beli lahan batal, Nuryadin minta pengembalian uang tersebut.

Darussalam dalam surat perjanjiannya, posisi sebagai saksi dari transaksi tersebut. Urusan pertanggung jawaban dana antara Nuryadin dengan M. Syaleh yang sudah berstatus tersangka.

“Saya sudah serahkan permasahan ini kepada kuasa hukum saya,” kata Darussalam yang juga Wakil Ketua DPP Persatuan Advocaten Indonesia (PAI), Kamis (15/10/2020).

Ketiga kuasa hukumnya, Ahmad Handoko, Yopi Hendro, dan Suherman mengatakan, kliennya tak memperoleh bagian atau imbalan apapun dari dana buat pengurusan surat tanah dari Nuryadin ke M. Syaleh.

Ketiga penasihat hukum yang merupakan mantan staf ahli Kapolda Lampung itu telah mengirim surat kepada Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Yan Budi Jaya agar perkara kliennya diputuskan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Dijelaskan oleh Ahmad Handoko, selain bukti kuitansi atas penyerahan dana tersebut dari Nuryadin kepada M. Syaleh, pihaknya juga berdasarkan tiga saksi, satu saksi surat sporadik dan dua saksi ahli.

Masalah ini berawal dari Darusalam memperkenalkan M. Syaleh kepada Nuryadin untuk meminjam uang sebesar Rp 500 juta, dalam rangka pembuatan surat sporadik pada tahun 2014. Lantaran transaksi lahan batal, Nuryadin minta pengembalian uangnya. Karena tak kunjung kembali, Nuryadin melaporkan M. Syaleh dan Darussalam ke Polresta Bandar Lampung, Februari lalu. [Katrine]

Bagaimana Menurut Anda