Pemprov Lampung Hadiri Rakor Forkopimda se-Sumatera, Stabilitas dan Ekonomi Jadi Sorotan

8

BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Gubernur Lampung yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Lampung, M. Firsada, menghadiri rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sumatera di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Kehadiran Pemprov Lampung dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen memperkuat koordinasi dan sinergi antar pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Forkopimda se-Sumatera untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kekompakan unsur Forkopimda menjadi salah satu kunci agar berbagai persoalan di daerah dapat ditangani secara cepat dan efektif.

Mendagri menegaskan, setiap unsur Forkopimda memiliki kewenangan dan kekuatan masing-masing. Apabila seluruh kekuatan tersebut disatukan melalui koordinasi yang baik, pemerintah daerah akan lebih mampu merespons berbagai persoalan, baik di bidang politik, hukum, keamanan maupun pembangunan.

“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” ujarnya.

Ia mengakui, membangun kekompakan diantara unsur Forkopimda tidak selalu mudah karena masing-masing memiliki tugas, kewenangan, dan kepentingan yang berbeda. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika muncul persoalan.

Menurut Tito, hubungan yang harmonis antarpimpinan daerah akan berdampak langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, ketidakharmonisan dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan memperlambat penyelesaian persoalan di daerah.

Ia juga meminta setiap daerah mengidentifikasi persoalan lokal secara spesifik dan mencari solusi secara bersama-sama. Dengan demikian, penanganan masalah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan melalui sinergi seluruh unsur Forkopimda.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, Mendagri meminta seluruh kepala daerah di Sumatera bersama Forkopimda menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di angka 5,29 persen dan menilai capaian tersebut perlu dipertahankan serta terus ditingkatkan.

“Pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,29. Itu angka yang sangat bagus,” ungkapnya.

Meski demikian, Tito mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi antardaerah masih beragam. Di wilayah Sumatera, Kepulauan Riau dan Lampung disebut sebagai provinsi yang mencatat pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional.

Karena itu, ia meminta daerah lainnya memperkuat koordinasi untuk mendorong aktivitas ekonomi, termasuk memastikan program dan belanja pemerintah berjalan efektif.

“Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda,” jelasnya.

Selain pertumbuhan ekonomi, Mendagri menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga barang dan jasa, khususnya komoditas pangan. Menurutnya, kenaikan harga pangan dapat berdampak langsung terhadap masyarakat dan berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan maupun politik apabila tidak ditangani dengan baik.

“Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan,” jelasnya.

Mendagri meminta Forkopimda turut mendukung upaya pengendalian inflasi melalui langkah-langkah konkret sesuai kondisi masing-masing daerah. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat hanya dibebankan kepada kepala daerah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur Forkopimda.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, para gubernur, bupati, dan wali kota se-Sumatera, Forkopimda se-Sumatera, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (*)

Bagaimana Menurut Anda