INDRALAYA-OI, BERITAANDA – Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Pemkab OI) melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar kegiatan bimbingan teknis (bimtek) kepada tiga (3) orang perwakilan dari setiap desa di Bumi Caram Seguguk. Hal ini dilakukan demi tercapainya keakuratan data warga miskin yang ada di setiap desa.
Kepala Dinsos OI Irawan Sulaiman didampingi koordinator kabupaten (korkab) PKH, Wiwin Muharwarna dan Rian, kepada awak media di ruang kerjanya menjelaskan, bahwa dari setiap perwakilan desa itu, bertugas untuk mencacah serta mendata keluarga miskin dan juga masyarakat penyandang masalah sosial atau berkebutuhan khusus yang ada di desa masing-masing.
“Seperti di hari Selasa kemarin digelar bimtek terhadap petugas desa dalam Kecamatan Tanjung Batu. Nanti akan terus dilaksanakan hingga tuntas di seluruh kecamatan,” ujarnya seperti dikutip dari media online Warta Terkini, Rabu (8/5/2019).
Dengan adanya ketiga petugas desa yang turun langsung tersebut, lanjut Irawan, diharapkan dapat dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi basis data secara terpadu, dan bisa mengetahui dengan jelas akan keakuratan data sekarang.
“Apakah masih layak apa tidak masuk basis data terpadu (BDT), nantinya akan diketahui berapa besaran data kemiskinan di Kabupaten OI, dan meminimalisir ketidakakuratan data. Kades juga nantinya tidak bisa mangkir akan hasil data tersebut, karena warganya sendiri sebagai pencacahnya,” imbuh dia.
Kemudian, sambungnya lagi, bukan hanya warga miskin saja yang didata, tetapi keseluruhan warga juga akan dilakukan pendataan ulang. Karena di dalam masyarakat tersebut ada warga yang memang benar-benar miskin dan layak memenuhi komponen program PKH, ada juga warga yang tergolong mampu yang tidak layak menyandang PKM PKH namun terdapat anggota keluarganya yang berkebutuhan khusus.
“Nantinya akan diketahui berapa warga yang benar-benar miskin dan berapa warga yang menyandang kebutuhan sosial atau berkebutuhan khusus yang harus mendapat perhatian pemerintah. Data inilah nantinya akan dikirim ke dinas provinsi maupun ke Kementerian Sosial, sebagai acuan kedepan,” pungkasnya. (Adie)
