Terganjal oleh Perda, THR dan Gaji ke-13 PNS Muara Enim Belum Bisa Dibayarkan

111

MUARA ENIM, BERITAANDA – Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberian tunjangan hari raya (THR) sudah ada, namun THR dan gaji ke-13 belum bisa dibayarkan. Pasalnya, Pemkab Muara Enim belum mempunyai peraturan daerah (perda) sebagai syarat pencairannya.

“Uangnya sudah kita alokasikan sekitar Rp1,35 miliar untuk THR dan gaji ke-13 tersebut, tetapi masalahnya kita belum ada perdanya sebagai landasan hukum,” ujar Sekda Muara Enim Ir H Hasanudin MSi, Senin (13/5/2019).

Menurut Hasanudin, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberian THR kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara dan penerima pensiun atau tunjangan, maka pihaknya mengalokasikannya dalam APBD Muara Enim.

Namun, sesuai ketentuan PP tersebut, pencairannya harus diatur melalui peraturan daerah (perda). Dan jika harus pakai perda, tentunya prosesnya akan lama. Karena pembuatan perda memakan waktu yang cukup lama.

Untuk itu, lanjutnya, Pemkab Muara Enim belum bisa mencairkan dana THR dan gaji ke-13 tersebut, karena masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Pemkab Muara Enim, telah menyiapkan dana APBD tahun 2019 untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk 8.000 PNS di lingkungan Pemkab Muara Enim dengan total anggaran sekitar Rp1,35 miliar.

Uang THR dan gaji ke-13 yang akan diterima PNS nantinya penuh, yakni gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan tanpa ada potongan. Makanya, anggaran THR dan gaji ke-13 itu besar, karena yang dibayarkan gaji pokok termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima PNS setiap bulannya tanpa ada potongan.

“Kita menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terhadap PP 36 Tahun 2019 itu. Saya yakin pemerintah pusat akan mencarikan solusinya,” jelas sekda.

Dikatakan sekda, pada tahun sebelumnya, pencairan anggaran THR dan gaji ke-13 PNS cukup menunggu petunjuk dari Menteri Dalam Negeri, tidak perlu melalui perda.

“Sebenarnya anggaran THR dan gaji ke-13 itu, sudah dimasukkan dalam perda APBD pada saat disahkan, kenapa harus diatur melalui perda lagi pencairannya. Tentunya jika diatur melalui perda, maka akan terjadi dobel perda,” pungkas dia. (Angga)

Bagaimana Menurut Anda