Syahrul Kisahkan Upaya Pemkab Tapsel Raih Opini WTP

2716

TAPSEL-SUMUT, BERITAANDA – Upaya Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) untuk bisa mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mulai tahun 2014 sampai 2018 dari BPK bukanlah perkara mudah.

Hal itu terungkap ketika Bupati Tapsel H. Syahrul M. Pasaribu pada Selasa (22/10/2019), menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI yang diserahkan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, bertempat di aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan.

Dalam acara ini, Kabupaten Tapsel jadi salah satu penerima penghargaan Opini WTP lima kali berturut-turut atas LKPD 2014 – 2018 bersama Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Dikatakan Syahrul, pada tahun 2010 lalu, opini dari BPK yang diperoleh Tapsel sangat memprihatinkan (adverse). Akan tetapi, berkat kerja keras sejak tahun 2011 sampai 2013, secara terus kondisi ini berubah dan meningkat menjadi WDP. Seterusnya, dimulai tahun 2014 hingga 2018 sukses meraih Opini WTP.

“Upaya dan usaha yang dilakukan dalam menjalankan APBD dan menyusun LKPD diantaranya menyesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah,” ungkap dia.

Untuk berhasilnya upaya dan usaha itu, menurut bupati, pemkab memanfaatkan teknologi informasi. Pada tahun 2011, pihaknya memulai membangun aplikasi penata-usahaan keuangan daerah secara bertahap. Mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan keuangan.

“Namun, saat itu masih bersifat offline. Di tahun 2015, baru kami bangun secara mandiri dengan sistem penata-usahaan keuangan terintegrasi daerah (SITARIDA) berbasis web. Cakupannya, mulai dari penganggaran, penata-usahaan keuangan (pendapatan, aset, baik aset tetap serta persediaan sampai dengan pelaporan) yang saling terintegrasi,” ujar bupati.

Begitu juga dengan penerapan cash management system (CMS) untuk RKUD. Selanjutnya tahun 2016 sampai sekarang, Pemkab Tapsel telah update aplikasi SITARIDA, guna pemenuhan amanat peraturan yang dimulai dari SKPKD, SKPD sampai ke Puskesmas untuk pengelolaan JKN dan sekolah-sekolah untuk pengelolaan dana BOS.

Di tahun 2017, diberlakukan transaksi non tunai (TNT) untuk seluruh transaksi penerimaan dan belanja di atas Rp250.000. Pada tahun itu juga aplikasi e-planning untuk perencanaan daerah mulai musrenbang desa sampai KUA & PPA diberlakukan. Di tahun berikutnya, dilakukan pula pengitegrasian e-planning dengan e-budgeting.

Keseluruhan pemanfaatan teknologi informasi tersebut, ujar bupati, adalah bagian dari upaya Pemkab Tapsel untuk menerapkan sistem e-governance. Tapi, WTP bukanlah tujuan akhir. Akan tetapi hal terpenting ialah, sejauh mana setiap pelaksanaan program dan pembangunan itu bisa bermanfaat bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. (Anwar)

Bagaimana Menurut Anda