![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
SLEMAN, BERITAANDA – Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang tidak hanya mahir membaca peta dan menguasai teknologi, tetapi juga mampu memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan yang hidup di balik setiap bidang tanah.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN. Ia menekankan pentingnya ilmu pertanahan yang tidak berhenti pada kemampuan teknis, tetapi mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan. Saudara perlu teguh menjalankan regulasi tetapi tetap arif membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat,” pesan Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Pesan tersebut disampaikan dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti pada acara wisuda Politeknik Agraria STPN, Sabtu (5/9/2026).
Menurut Sri Sultan, tanah bagi Indonesia bukan sekadar hamparan fisik. Tanah merupakan bagian dari jati diri, jejak perjuangan, sekaligus fondasi pemerintahan.
Di atas tanah, manusia membangun rumah, memproduksi pangan, membentuk komunitas, serta menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Karena itu, tanah kerap dimaknai sebagai Ibu Pertiwi yang mengandung kehidupan, memberi penghidupan, dan menjaga keberlanjutan peradaban.
Pengelolaan tanah, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari nilai dan kebudayaan masyarakat yang hidup di dalamnya. Dalam filosofi Jawa, misalnya, terdapat prinsip Hamemayu Hayuning Bawana, yakni ikhtiar manusia untuk menjaga keselamatan, ketenteraman, dan keindahan dunia.
Prinsip tersebut mengajarkan bahwa setiap campur tangan manusia dalam mengelola tanah semestinya membawa kehidupan menuju kondisi yang lebih adil dan manusiawi.
Pandangan bahwa tanah merupakan amanah kolektif juga hidup di berbagai penjuru Nusantara. Di Minangkabau dikenal konsep Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat kaum dan tanggung jawab lintas generasi.
Di Bali, sistem subak menunjukkan keterkaitan erat antara tanah, air, pertanian, dan spiritualitas melalui filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.
Sementara di berbagai wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, sistem hak ulayat menunjukkan bahwa tanah kerap dipahami sebagai ruang hidup bersama yang melekat dengan tanggung jawab sosial suatu marga atau kelompok adat.
“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tutur Sri Sultan.
Ia menegaskan, beragam pandangan tersebut memperlihatkan bahwa ilmu pertanahan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis. Di balik setiap bidang tanah terdapat manusia, kehidupan, kepentingan sosial, hingga keberlanjutan lingkungan.
Karena itu, penguatan keamanan tenurial atau kepastian penguasaan dan pemanfaatan tanah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
Kepastian hak atas tanah juga membutuhkan perangkat kelembagaan dan tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi kemanfaatan nyata bagi masyarakat.
“Disinilah ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkapnya.
Kepada para lulusan, Sri Sultan mengingatkan bahwa mereka kelak akan berhadapan dengan berbagai dokumen pertanahan yang terlihat rutin. Namun, di balik setiap berkas tersebut terdapat kehidupan manusia yang menaruh harapan dan kepercayaan.
Karena itu, ilmu dan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan harus diwujudkan dalam pelayanan yang memberikan kepastian, sekaligus mempertimbangkan keadilan dan kondisi sosial masyarakat.
Sri Sultan juga berpesan agar para lulusan membawa ilmu mereka ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati.
“Setiap pengukuran diharapkan menjadi jalan menuju kepastian, setiap pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan menjadi jalan menuju ketenteraman sosial,” pesannya.
Ia berharap para wisudawan dan wisudawati mampu mengaplikasikan ilmu pertanahan secara profesional sekaligus humanis ketika memasuki dunia kerja.
“Dengan visi seperti itulah kita menaruh harapan besar kepada para wisudawan-wisudawati yang akan mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja,” pungkasnya. (*)
