Pra SP2020, BPS Sekadau Pastikan Dukungan Instansi Pemerintahan

134
Rakor sensus penduduk (SP) BPS Sekadau bersama instansi pemerintah daerah, Selasa (18/2/2020), di ruang serba guna kantor Bupati Sekadau. (TIM)

SEKADAU-KALBAR, BERITAANDA – Sensus penduduk 5 tahunan akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 1 sampai 31 Juli 2020 mendatang. Meski terhitung masih 5 bulan lagi pelaksanaannya, namun Badan Pusat Statistik (BPS) Sekadau segera melaksanakan rapat koordinasi (rakor) bersama unsur forkompinda, Selasa (18/2/2020), di ruang serba guna kantor bupati setempat.

Dalam rakor tersebut dihadiri sejumlah kepala dinas, kantor, badan dan unsur instansi vertikal, yang dibuka langsung oleh Bupati Sekadau diwakili Moris, SH, M.Si selaku Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Hukum.

Saat membacakan sambutan bupati, Moris menjelaskan bahwa sensus penduduk tahun 2020 merupakan sensus penduduk ke-7 di Indonesia.

“Telah dilaksanakan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010. Sebagaimana rekomendasi PBB melalui World Population and Housing Programme, setiap negara harus melaksanakan sensus penduduk minimal 10 tahun sekali,” beber Moris.

Oleh sebab itu, dikatakan Moris lagi, pada tahun 2020 Indonesia tidak sendiri melaksanakan kegiatan sensus penduduk. Ada 54 negara lain yang tahun ini melaksanakan kegiatan serupa, antara lain  Amerika, Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Filipina, Thailand dan negara lainnya.

“BPS dalam pelaksanakan sensus bekerjasama dengan kementerian dan lembaga di pemerintahan pusat, kemudian BPS Provinsi bekejasama dengam pemerintah provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Untuk menyukseskan pelaksanaannya, perlu keterlibatan seluruh komponen dan seluruh penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, sensus penduduk 2020 merupakan kegiatan nasional yang kepentingannya demi pembangunan dan pengembangan SDM Indonesia yang lebih baik,” jelas dia.

“Data penduduk merupakan data dasar yang sangat panting untuk mengambil kebijakan di berbagai bidang. Data kependudukan tidak hanya penting untuk melihat karakteristik demografl, tetapi juga bisa dipakai untuk menghitung. Misalnya kebutuhan pangan, kebutuhan jumlah sekolah atau guru, kebutuhan sarana kesehatan seperti rumah sakit, jumlah tenaga medis dan lainnya,” papar Moris lagi.

Secara individual, lanjut Moris, data yang akurat juga membantu warga negara merasakan dampak dari kebijakan tertentu, seperti terkait pelayanan publik, fasilitas kesehatan, perencanaan ketahanan pangan, dan lainnya.

“Ketika data tldak akurat, maka basis data dasar yang kemudian dilengkapi pada pelaksanaan sensus penduduk 2020,” tukasnya.

Paska dibuka, kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi oleh Agus Hartanto SE MEN.G. Msc dari BPS Sekadau. (TIM)

Bagaimana Menurut Anda