Penggunaan DD Diduga Tidak Transparan, Ini Penjelasan Kades di DPRD Nias

310

NIAS-SUMUT, BERITAANDA – Komsi I DPRD Kabupaten Nias menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) tahun 2019 di Desa Sisarahili Ma’u Kecamatan Mau Kabupaten Nias, Senin (17/2/2020).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nias Yosafati Waruwu, serta ikut dihadiri oleh Asisten 1, Kepala Dinas PMDK Kabupaten Nias, Kepala Inspektorat Kabupaten Nias, Camat Mau, Kepala Desa Sisarahili Mau, Ketua BPD Sisarahili Mau, pelapor Noperi Gulo, Ariyusu Gulo dan Aliyus Gulo dan masyarakat Desa Sisarahili Mau.

Mewakili masyarakat, Aliyusu Gulo dan Noperi Gulo memaparkan sejumlah dugaan penyalahgunaan DD tahun 2019 di Desa Sisarahili Ma’u, seperti pembangunan pengerasan jalan (rabat beton) dari Dusun III menuju Dusun IV diduga asal jadi, pembangunan sarana dan prasarana energi alternatif desa (pembangkit listrik tenaga surya) pagu anggaran Rp400 juta diduga adanya penyelewengan, dugaan penggelapan anggaran pemilihan BPD Desa Sisarahili Ma’u, serta kegiatan Posyandu yang belum terlaksana.

“Aparat desa maupun perangkat desa tidak transparan dalam pengelolaan dana desa, dimana RAB sengaja dikuasai dan dikelola sendiri oleh mereka demi meraup keuntungan. Dalam hal ini, kami merasa dirugikan, sebab apa yang telah disepakati tidak tuntas dan tidak sesuai hasil mufakat dengan masyarakat Desa Sisarahili Ma’u,” kata dia.

“Khususnya kami warga Dusun I merasa tersingkirkan, dimana pada saat musrembang desa, kepala desa menyampaikan bahwa di Dusun I tidak boleh lagi diberikan pembangunan dana desa, karena sering mengadu atau melaporkan,” ungkapnya lagi.

Sementara Kepala Desa Sisarahili Ma’u, Atoni Gulo menyampaikan bahwa pembangunan pengerasan jalan (rabat beton) dari Dusun III menuju Dusun IV tidak ada dalam nomenklatur yang sudah ada di APBDes Desa Sisarahili Ma’u tahun 2019.

Kemudian mengenai pembangunan sarana dan prasarana energi alternatif desa (pembangkit listrik tenaga surya), dirinya mengatakan bahwa pagu anggaran tersebut bukan Rp400 juta, tetapi sebesar Rp254 juta dan sudah terealisasi.

Mengenai anggaran pemilihan BPD, kepala desa juga mengakui bahwa telah dianggarkan, tetapi karena belum dilaksanakan maka dana tersebut dikembalikan di RKUDes.

Ketua Komisi III menyampaikan bahwa terkait permasalah di Desa Sisarahili Ma’u, ia berkesimpulan untuk dilakukan pertemuan atau rekonsiliasi. Untuk dana desa, dirinya meminta kepada Inspektorat melakukan audit pada penggunaan DD di Sarahili Mau.

“Semua warga desa berhak mendapatkan informasi apapun, dan tidak boleh ditutupi. Sebab, permasalahan ini sudah sampai kepada DPRD Kabupaten Nias. Kita meminta kepada Inspektorat untuk melakukan audit pengguna dana desa di Desa Sisarahili Mau,” ungkapnya. (Ganda)

Bagaimana Menurut Anda