PMU Kemitraan Sumsel Dampingi Para Pokmas Urus Surat Izin PIRT ke Dinkes OKI

376

KAYUAGUNG-OKI, BERITAANDA – Sedikitnya ada 10 Desa Peduli Gambut (DPG) dalam wilayah Kecamatan Cengal dan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang memiliki usaha skala industri rumah tangga, dilakoni kelompok masyarakat (pokmas) setempat.

Produk unggulan hasil olahan kelompok masyarakat tersebut antara lain, bandeng presto, abon bandeng, kemplang gulung, salai lele, kripik pakcoy, beras sehat gambut, terasi udang, sirup jeruk dan sambal lingkung.

Namun, karena belum memiliki izin atas usaha dijalankan, jaminan bahwa produk yang dihasilkan aman dikonsumsi seluruh konsumen, pokmas kesulitan memasarkan produknya ke berbagai minimarket atau supermarket.

Oleh karena itu, Project Management Unit (PMU) Kemitraan Sumatera Selatan, selaku Mitra Desa Peduli Gambut, dampingi para pokmas dalam pengurusan surat izin pangan industri rumah tangga (PIRT) ke Dinas Kesehatan Kabupaten OKI.

“Ini sebagai langkah awal pengembangan dan perluasan pasar bagi produk unggulan DPG. Karena saat ini kelompok masyarakat DPG di Kabupaten OKI, banyak yang belum memiliki izin PIRT,” kata Koordinator PMU Kemitraan Sumsel, Amir Faisal, Kamis (16/1/2020) kemarin.

Ditambahkan Field Supervisor (FS) PMU Kemitraan Sumsel, Iswandi Gunata, PIRT merupakan izin produksi pangan yang dihasilkan oleh usaha skala industri rumah tangga. Surat izin ini adalah surat resmi yang ditetapkan oleh BPOM (Badan pengawasan Obat dan Makanan) Republik Indonesia.

“Memasarkan produk unggulan DPG ke masyarakat luas, diperlukan perizinan PIRT, terutama untuk produk jenis makanan dan minuman. Izin ini penting, karena sebagai jaminan bahwa makanan, minuman yang dijual memenuhi standar produk pangan berlaku,” tandas dia.

Plt.Kepala Dinas Kesehatan OKI, Iwan Setiawan, S.Km.,M.Kes melalui jajarannya, Musdarta menjelaskan, untuk pengurusan PIRT, saat mendaftar membawa surat permohonan, data sarana, contoh produk, label produk dan persyaratan lainnya.

“Pemilik atau penanggung jawab produksi wajib mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan pangan (PKP), dengan materi tentang regulasi pangan. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan sarana atau rumah produksi,” ungkap dia.

Setelah diverifikasi dan memenuhi CPPB-IRT, tambah dia, barulah penerbitan sertifikat PIRT yang umumnya berlaku selama 5 tahun dan bisa diperpanjang. (Iwan)

Bagaimana Menurut Anda