KERINCI, BERITAANDA – Pj. Bupati Kerinci Asraf menggelar konferensi pers untuk menyikapi aksi demo peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang menuntut kejelasan terhadap dugaan kecurangan dalam seleksi tersebut, Jumat (29/12/2023).
Dalam konferensi pers yang diadakan di Ruang Pola Kantor Bupati Kerinci, Asraf menyatakan keterbukaan pemerintah daerah terkait seleksi P3K.
“Kami menghargai aspirasi peserta seleksi P3K, dan kami siap untuk membahas setiap kekhawatiran yang mereka miliki. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses seleksi,” ujarnya.
Aksi demo yang diikuti oleh sejumlah peserta seleksi P3K ini terjadi sebagai respons terhadap dugaan kecurangan yang dianggap merugikan para pelamar.
Pj. Bupati Asraf menegaskan bahwa pemerintah kabupaten telah menyurati BKN dan meminta DPRD membentuk Pansus untuk melakukan audit terhadap proses seleksi tersebut.
“Kami memahami kekhawatiran peserta seleksi, dan kami telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama kami menyurati BKN untuk turun langsung ke Kabupaten Kerinci menjelaskan permasalahan ini kepada masyarakat, dan yang kedua meminta DPRD membentuk Pansus untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tambahnya.
Asraf menekankan, Pemerintah Kabupaten Kerinci sangat mendukung masukkan dari para awak media dan LSM dengan cara berdiskusi langsung guna mencari solusi terbaik.
Sementara itu, pihak BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga diharapkan turut terlibat dalam penyelesaian masalah ini.
Asraf menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem seleksi P3K.
Konferensi pers ini menjadi langkah awal pemerintah daerah untuk menanggapi tuntutan peserta seleksi P3K, dan menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan seleksi P3K tahun 2023. (Tomi)