Perda di Sekadau Relevan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi

179
Radius SH dan Zulfiakli SH. (BERITAANDA)

SEKADAU-KALBAR, BERITAANDA – Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau sampai saat ini tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang lebih tinggi. Regulasi yang selaras dengan peraturan di pusat akan mendorong percepatan pembangunan di daerah.

“Sampai saat ini, di Pemerintah Kabupaten Sekadau belum ada perda yang dihapus dengan dasar bertentangan dengan peraturan lebih tinggi di atasnya,” ujar Radius SH selaku Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pemerintah Kabupaten Sekadau, saat dikonfirmasi BERITAANDA, Rabu (20/11/2019), di ruang kerjanya.

Meski demikian, Radius mengakui adanya perda yang dirubah pada pasal. Lebih spesifik lagi, kata dia, ada pada Perda Hinder Ordonnantie (HO) tentang ijin gangguan lingkungan.

“Perubahan tersebut didasari pada kondisi tidak relevan dengan perkembangan situasi lingkungan, dan dalam rangka mempermudah investasi di masyarakat,” jelas dia.

“Terkiat investasi di Kabupaten Sekadau yang menonjol adalah di bidang perkebunan. Untuk itu, dalam regulasi telah dibuat perda tentang penyelenggaraan usaha perkebunan No. 6 Tahun 2019, dalam rangka mengatur perizinan perkebunan di Kabupaten Sekadau melalui perda inisiatif DPRD,” tambah dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sekadau, Zulfiakli SH mengatakan, perda inisiatif yang telah dibuat dewan sampai saat ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat atau provinsi.

“Tahun ini yang masuk program tiga rancangan peraturan daerah. Adapun ketiga raperda tersebut antara lain raperda pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), raperda pelestarian cagar budaya, dan raperda organisasi kemasyarakatan. Yang organisasi kemasyarakatan dalam tahap pertimbangan,” jelas Zulfiakli.

Menurut dia, jika didapati adanya pasal-pasal dalam perda yang bertentangan atau dipandang sudah tidak relevan dengan perkembangan situasi, maka akan dilakukan revisi perda dengan mekanisme pembahasan legislasi di DPRD. (Arni)

Bagaimana Menurut Anda