BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menggelar rapat koordinasi (rakor) bertema ‘Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional’ di Hotel Akar, Selasa (21/10/2025).
Rakor dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas ormas agar tidak menyimpang dari tujuan pendiriannya.
“Kehidupan bermasyarakat di Provinsi Lampung sangat dinamis dan demokratis, ditandai dengan keberadaan lebih dari 400 ormas terdaftar serta 18 partai politik yang aktif dalam pemilu. Ini bukti bahwa demokrasi kita terus berkembang. Namun, perkembangan pesat ini jangan sampai memunculkan pergeseran yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, politik, serta arah pembangunan daerah dan nasional,” tegas Wagub Jihan.
Ia menjelaskan, sebagai tindak lanjut amanat undang-undang, Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas yang melibatkan berbagai instansi vertikal dan perangkat daerah. Pemerintah juga secara rutin berkoordinasi dengan Forkopimda serta organisasi politik dalam melakukan evaluasi dan pembinaan.
“Langkah ini kami lakukan agar setiap kebijakan dan kegiatan pengawasan bisa terus dievaluasi dan ditingkatkan ke depannya,” ujarnya.
Wagub Jihan juga mengapresiasi kontribusi banyak ormas yang telah menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan daerah. Namun demikian, ia mengingatkan masih adanya oknum yang melakukan aksi premanisme dan anarkisme yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan iklim investasi.
“Ini menjadi perhatian serius bagi kita semua. Selain mengawasi ormas yang bergeser tujuannya, kita juga perlu memberi apresiasi kepada Ormas yang tetap berkomitmen membantu pemerintah,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Wagub Jihan berharap rakor dapat menjadi momentum refleksi bersama bagi pemerintah, Forkopimda, dan Ormas agar tetap menjaga tujuan organisasi sesuai dengan semangat pendiriannya.
“Saya berharap dalam lima tahun kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, ormas di Lampung tetap kondusif, kompak, dan solid membantu mewujudkan daerah yang lebih maju,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar, yang turut hadir, memberikan apresiasi atas kemampuan Pemprov Lampung dan Forkopimda dalam menjaga kondusivitas daerah, terutama saat menghadapi dinamika sosial beberapa waktu lalu.
“Catatan kami pada Agustus lalu menunjukkan, daerah yang Forkopimdanya kompak mampu mengatasi persoalan dengan cepat. Di Lampung, secara umum kondisinya baik,” kata Bahtiar.
Ia menegaskan pentingnya pembinaan dan pengawasan berkelanjutan terhadap ormas, mengingat saat ini terdapat sekitar 633 ribu ormas terdaftar di Indonesia. Bahtiar juga mengingatkan agar Forkopimda dan aparat hukum tidak ragu menindak tegas Ormas yang melakukan pelanggaran hukum atau mengganggu stabilitas investasi dan ekonomi nasional.
“Tidak semua ormas bergeser menjadi alat politik atau ekonomi, namun arahan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Presiden jelas: tertibkan, jangan dibiarkan. Jika tidak, ruang publik akan menjadi tidak stabil,” tegasnya.
Bahtiar menambahkan, data BKPM mencatat adanya gangguan investasi yang menyebabkan kerugian hingga Rp800 triliun akibat aktivitas ormas yang menyimpang. Ia menegaskan bahwa stabilitas sosial politik merupakan prasyarat utama untuk mempercepat pembangunan, menurunkan angka kemiskinan dan stunting, serta mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Katharina)
