Pecandu Narkoba Lapor Diri, BNNK Tapsel: Tidak Dijerat Hukum Tapi Direhab

512
Kepala BNNK Tapsel Kompol Hendro Wibowo didampingi Petugas Pemetaan Jaringan Ronny Azhar Siregar saat diwawancarai awak media di sela puncak peringatan HANI 2022.

TAPSEL-SUMUT, BERITAANDA – Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tapanuli Selatan, Kompol Hendro Wibowo, imbau para pecandu narkoba ataupun keluarga supaya melaporkan diri untuk direhabilitasi.

“Kalau bisa setiap penyalahguna narkoba lapor diri tanpa ditangkap,” imbau Hendro di sela puncak peringatan Hari Anti Narkotika Nasional (HANI) 2022, yang dipusatkan di lapangan futsal Desa Sibongbong, Tapsel, Senin (27/6).

Sejauh ini, sejumlah penyalahguna yang ditangani pihak BNNK Tapsel masih didominasi pelimpahan dari polres rayon kerjanya. Yakni, pelaku yang saat terjaring operasi tidak didapati barang bukti, akan tetapi tes urine positif.

“Artinya, ke depan paradigma itu harus dirubah. Jangan setelah keburu tertangkap aparat baru minta rehab,” kata Hendro seraya memastikan pelapor tidak dijerat hukum.

Menurutnya, perbuatan penyalahgunaan narkoba masuk di kategori pelanggaran hukum, undang-undangnya jelas. Hanya saja, ketika seseorang itu sadar dan ingin berhenti lalu melaporkan diri, maka gugurlah masalah hukumnya.

“Ini bersesuaian dengan UU No. 35 Tahun 2009, tentang narkotika Pasal 4 Ayat d. Bahwa, negara menjamin upaya rehabilitasi untuk penyalahguna dan pecandu narkoba, baik secara medis maupun sosial,” imbuh Kepala BNNK.

Seperti apa rehabilitasi bagi pecandu narkotika, ditinjau dari hasil pemeriksaan tim assesmen yang menangani. Dimana hasil analisanya menentukan jenis rehab seperti apa yang cocok terhadap korban penyalahguna narkoba.

Apakah nantinya rehabilitasi inap atau cuma rawat jalan saja, itu tergantung kondisi korban dan hasil analisisnya. Jika kategorinya masih pecandu sedang akan menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 2 sampai dengan 3 bulan.

“Sementara mereka yang kategori pecandu berat, akan dilakukan rehabilitasi rawat inap minimal 3 bulan. Di sela waktu itu, dievaluasi dan dipantau seperti apa pemulihan ataupun tingkat perkembangannya,” jelas Kepala BNNK.

Di sisi lain, Hendro menyadari pemberantasan peredaran narkotika tidak sepenuhnya dapat diatasi oleh pihaknya, maupun perangkat hukum terkait. Harus ada kolaborasi dari semua elemen masyarakat serta pemerintah daerah.

“Karenanya, kita sangat berharap upaya pencegahan bisa dilakukan secara masif dan terus menerus. Seperti lewat sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN),” pungkas Hendro. [Anwar]

Bagaimana Menurut Anda