OJK Gandeng BI, Kementerian dan Pelaku Usaha Dongkrak Inklusi Keuangan

232

NASIONAL, BERITAANDA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membangun kerja sama sinergis bersama Bank Indonesia, kementerian/lembaga terkait serta pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) guna mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 75 persen di akhir 2019.

Salah satu bentuk kegiatan sinergi yang dilakukan adalah dengan kembali menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) selama bulan Oktober 2019, yang telah berjalan di seluruh Indonesia dengan melibatkan kantor regional/kantor OJK bekerja sama dengan kantor cabang PUJK dan stakeholder di daerah.

Adapun program yang dilaksanakan adalah kampanye dan sosialisasi terkait inklusi keuangan serta berbagai penjualan produk/jasa keuangan berinsentif seperti diskon, bonus, reward, cashback dan promo khusus di bulan Oktober.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan, pelaksanaan BIK diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.

“Dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan, kolaborasi aktif antara regulator dan PUJK sangat diperlukan. Hal ini penting untuk saling mendukung dalam meningkatkan literasi keuangan serta mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan jasa keuangan,” katanya.

Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, OJK maupun BI juga akan mengedepankan sisi perlindungan konsumen yang penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri sektor keuangan.

Kegiatan BIK diharapkan dapat mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar75persen di akhir 2019, sesuai implementasi yang dilakukan dalam mendukung Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Selain itu, Pemerintah juga menetapkan target tingkat literasi keuangan sebesar 35persen di tahun 2019 yang tercantum di dalam Perpres Strategi Nasional Perlindungan Konsumen No. 50 Tahun 2017.

Sebagai puncak acara BIK, PUJK menginisiasi pelaksanaan kegiatan sinergi aksi yang didukung oleh OJK dan Bank Indonesia (BI) di Kota Kasablanka, pada tanggal 17-20 Oktober 2019 dengan tema ‘Sinergi Aksi dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan untuk Semua dan Perlindungan Konsumen yang Optimal’ dan tagline ‘Gapai Puncak Inklusi, Perlindungan Makin Pasti’.

Dalam rangka monitoring pencapaian target literasi dan inklusi keuangan, OJK melakukan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) tahun 2019. Adapun hasil dari terjaganya stabilitas sistem keuangan ini tentunya merupakan buah dari kerjasama dan sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan otoritas industri jasa keuangan serta seluruh pelaku ekonomi Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam diskusi menyampaikan bahwa kondisi stabilitas sektor jasa keuangan hingga pekan keempat Oktober dalam kondisi terjaga di tengah perlambatan pertumbuhan perekonomian global. Intermediasi sektor jasa keuangan tercatat membukukan perkembangan yang stabil dengan profil risiko yang terkendali.

Data September menunjukkan CAR perbankan sebesar 23,38 persen, Risk Based Capital (RBC) asuransi jiwa 667,47 persen, RBC asuransi umum 321,4 persen dengan gearing ratio perusahaan pembiayaan 2,72 kali. Risiko kredit dan pembiayaan juga terjaga dengan NPL gross 2,66 persen dan NPL nett 1,15 persen. NPF gross 2,66 persen dan NPF nett 0,55 persen.

Kredit perbankan sampai September mencapai Rp5.524,19 triliun atau tumbuh 7,89 persen (yoy), antara lain ditopang kredit infrastruktur Rp777,89 triliun (16,67 persen/yoy), kredit pariwisata Rp131,56 triliun (7,35 persen/yoy), kredit pengolahan Rp917,46 triliun (5,54 persen/yoy), kredit perikanan kelautan Rp93,22 triliun (0,07 persen/yoy) dan kredit perumahan Rp512,8 triliun (9,99 persen/yoy).

Sementara dana pihak ketiga perbankan mencapai Rp5.891,92 triliun atau tumbuh 7,4 persen (yoy). Penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp140,3 triliun dengan jumlah IPO sebanyak 40 perusahaan.

“Dinamika perekonomian global pasti berdampak ke Indonesia termasuk sektor jasa keuangan dan sektor riil. Untuk itu diperlukan sinergi yang kuat dalam membangun sektor prioritas pemerintah. Sektor jasa keuangan juga masih memiliki ruang permodalan untuk mendorong perekonomian nasional,” kata Wimboh.

Menurutnya, diperlukan strategi dalam menguatkan stabilitas sektor jasa keuangan di tengah pelemahan ekonomi global antara lain dengan meningkatkan permodalan, likuiditas, dan Cadangan Kerugian Penilaian Nilai (CKPN), kemudian membangun kepercayaan pasar, mendorong mesin baru penggerak sektor riil dan mengembangkan sektor berefek bergulir seperti pariwisata, industri ekspor dan subsititusi impor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa meski pelambatan ekonomi global akan mempengaruhi perekonomian nasional, Indonesia diyakini bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

“Indonesia memiliki pertumbuhan 5 persen selama 10 tahun ini. Meski di luar global environment (terjadi pelambatan) Indonesia bisa menjaga pertumbuhan di atas 5 persen. Indonesia memiliki kemampuan menjaga karena ekonomi cukup besar. Size marketnya mampu menjadi insurance untuk menompang ketidakpastian global environment. Ini merupakan potensi yang besar,” katanya.

Menurutnya, pemerintah akan menjaga ekonomi Indonesia yang harus dapat diimbangi optimisme dari CEO dan aktor ekonomi industri nasional. Pemerintah sadar dinamika kondisi tidak tidak terlalu positif, namun di dalam negeri punya optimisme tinggi.

“Pemerintah akan menciptakan dampak kebijakan yang kongkrit dengan bekerjasama antar menteri dan daerah. Optimisme dapat ditularkan ke dunia usaha. Pemerintah akan fokus kepada delivery,” kata dia.

Sedangkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, bahwa BI optimistis pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,1 persen tahun ini, dengan nilai tukar rupiah stabil di kisaran Rp14 ribu per dolas AS. Bank Indonesia, OJK dan Kemenkeu akan terus menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Dikatakan Perry, BI sudah mengeluarkan berbagai bauran kebijakan yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi seperti penurunan suku bunga dari 6 persen ke 5 persen, serta kebijakan uang muka untuk produk otomotif.

“Likuiditas perbankan lebih dari cukup untuk financing. Makro prudensial tahun lalu sudah dikendorkan, kebijakan uang muka lebih tinggi untuk produk otomotif. Kebijakan moneter, nilai tukar, pendalaman pasar keuangan dengan semua policy ini diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terjaga,” pungkas dia. (Katrine)

Bagaimana Menurut Anda