![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
PALEMBANG, BERITAANDA – Sumatera Selatan (Sumsel) didorong mempercepat transformasi ekonomi di wilayah penghasil batubara melalui transisi energi yang berkeadilan.
Transformasi tersebut dinilai tidak cukup hanya dengan mengubah sumber energi, tetapi juga harus memastikan masyarakat, pekerja, perempuan, generasi muda, dan pelaku ekonomi lokal mendapat ruang serta dukungan untuk beradaptasi menghadapi perubahan ekonomi.
Hal itu mengemuka dalam Diseminasi Dokumen Kebijakan Hasil Dialog Kebijakan Nasional tentang Transformasi Ekonomi di Wilayah Penghasil Batubara Sumatera Selatan yang digelar Yayasan Mitra Hijau di Hotel The Zuri Palembang, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Innovation Regions for a Just Energy Transition (IKI-JET) yang bertujuan memperkuat perencanaan partisipatif dan dialog multipihak dalam mendorong transformasi ekonomi di daerah penghasil batubara.
Sebanyak 30 peserta dari Bappeda Sumsel, Bappeda Kota Palembang, akademisi, organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, organisasi profesi, GIZ, dan media turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dokumen yang dibahas merupakan hasil konsultasi dan Dialog Kebijakan Nasional yang digelar di Jakarta pada 9 Juni 2026. Forum tersebut membahas berbagai tantangan transformasi ekonomi di daerah yang masih memiliki ketergantungan terhadap sektor batubara.
Koordinator Proyek IKI-JET/Yayasan Mitra Hijau, Dicky Edwin Hindarto mengatakan, transformasi ekonomi perlu dipersiapkan sejak dini agar masyarakat dan daerah tidak mengalami kesenjangan ketika terjadi perubahan struktur ekonomi.
Menurutnya, perubahan tidak cukup hanya dilakukan dengan mengganti sumber energi, tetapi juga harus memastikan masyarakat dan ekonomi lokal memiliki kapasitas untuk beradaptasi sekaligus berkembang.
“Transformasi ekonomi harus dipersiapkan sejak dini. Bukan hanya soal mengganti sumber energi, tetapi juga memastikan masyarakat dan ekonomi lokal mampu beradaptasi dan berkembang,” ujarnya.
Sumsel sendiri merupakan salah satu daerah penghasil batubara penting di Indonesia, dengan produksi sekitar 120,74 juta ton pada 2025 dan cadangan diperkirakan mencapai 18,13 miliar ton.
Ketergantungan terhadap sektor tersebut juga menjadi tantangan tersendiri karena sektor pertambangan disebut berkontribusi sekitar 17 persen terhadap APBD.
Dalam dialog tersebut, sejumlah isu kebijakan menjadi perhatian. Diantaranya penerapan prinsip just transition dan just energy transition dalam kriteria keberhasilan pascatambang, diversifikasi keterampilan masyarakat terutama perempuan, penyusunan skills roadmap bagi tenaga kerja, serta kebutuhan pembiayaan untuk mendukung transformasi ekonomi.
Sejumlah risiko juga perlu diantisipasi, mulai dari kehilangan pekerjaan dan pendapatan, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan pascatambang, ketergantungan fiskal daerah, hingga belum siapnya sektor ekonomi pengganti.
Hasil dialog nasional tersebut kemudian dibawa kembali ke daerah agar tidak berhenti sebatas dokumen kebijakan. Dalam proses IKI-JET di Sumsel, berbagai pihak sebelumnya telah terlibat melalui survei, studi, forum diskusi kelompok (FGD), pelatihan, interaksi dengan masyarakat, dan Forum Konsultasi Daerah (FKD).
Masukan yang dihimpun mencakup peningkatan literasi publik, tata ruang, perlindungan lingkungan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, green jobs, UMKM, pengembangan keterampilan, energi bersih, hingga reklamasi dan pemanfaatan lahan pascatambang.
Para peserta juga berharap kolaborasi yang telah terbentuk dapat terus dilanjutkan untuk memperkuat tindak lanjut terhadap berbagai rekomendasi yang dihasilkan.
Dicky menambahkan, diversifikasi ekonomi perlu dimulai dari potensi yang telah dimiliki masyarakat. green jobs, UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, energi terbarukan, hingga ekowisata dinilai dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru apabila didukung kebijakan, keterampilan, akses pasar, dan pembiayaan.
Selain itu, penguatan FKD dinilai penting untuk memastikan masyarakat tidak sekadar menjadi peserta sosialisasi, tetapi juga memiliki ruang dalam proses pengambilan keputusan terkait transformasi ekonomi di daerah.
“Dokumen kebijakan adalah salah satu instrumen, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana rekomendasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi langkah bersama di daerah melalui kolaborasi multipihak,” kata Dicky. (Febri)
