Mengenal Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Laporan Keuangan Pemerintah

50

Oleh: Refisa Deliana, SE, M. Ak (Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda)

BERITAANDA – Kondisi extraordinary yang tidak terduga di tahun 2020 dalam bentuk pandemi Covid-19, disadari telah menunjukkan domino effect di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan keuangan. Hingga 2 tahun berlalu, pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan multidimensi yang menuntut adanya respon cepat pemerintah untuk menangani dan mengendalikan penularan pandemi corona tersebut.

Dalam tataran praktis, pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan menimbulkan disrupsi ekonomi pada laporan keuangan pemerintah. Hal ini dikarenakan postur APBN di tahun 2020 dianggap belum fleksibel dengan kondisi kebutuhan anggaran belanja terkait penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relaksasi adalah pengenduran atau tindakan untuk mengistirahatkan atau menyenangkan diri.

Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur relaksasi keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 ini. Regulasi tersebut diantaranya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan peraturan turunannya seperti PMK Nomor43/PMK.05/2020.

Penerbitan regulasi tersebut memiliki misi diantaranya agar dapat menjadi peraturan relaksasi bagi pengelolaan keuangan negara dan mendorong adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian / lembaga dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran memerlukan koordinasi antara kementerian/lembaga dimulai dari

1) Proses perencanaan anggaran dalam rangka mewujudkan perencanaan anggaran yang baik.

2) Pelaksanaan anggaran dalam rangka mewujudkan pencairan dana yang cepat, tepat dan transparan.

3) Pengawasan anggaran yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban anggaran.

Artikel kali ini khususnya membahas bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran penanganan pandemi Covid-19.

Kementerian / lembaga menyajikan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

LKKL yang dikonsolidasikan menjadi LKPP disusun secara semesteran dan tahunan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan CaLK.

Penanganan pandemi Covid-19 berimplikasi pada Chart Of Accounts (COA) di laporan keuangan, diantaranya pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO dan beban terkait penanganan pandemi Covid-19.

Dalam rangka memudahkan pengungkapan implikasi pandemi Covid-19 dalam laporan keuangan pemerintah, laporan keuangan kementerian / lembaga wajib menyajikan Chart of Accounts (COA) spesifik yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan panduan teknis pelaksanaan anggaran dan akuntansi pemerintah pusat edisi 29 tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan, belanja penanganan pandemi Covid-19 terdiri dari belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

Pengungkapan belanja barang penanganan pandemi Covid-19 disajikan secara lebih informatif dengan menggunakan kode COA spesifik. Hal ini bertujuan agar untuk lebih memudahkan stakeholder yang ingin melihat implikasi pandemi Covid-19 pada laporan keuangan pemerintah. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan, baik stakeholder internal maupun eksternal dapat menggunakan analisis data laporan keuangan sebagai data yang vaild dan reliable. Contoh penyajian belanja penanganan pandemi Covid-19 dalam laporan keuangan:

Pada laporan keuangan tahun 2021 satuan kerja EEE, terdapat COA spesifik terkait Covid-19 yaitu 525153 (belanja barang persediaan BLU-penanganan pandemi). Rincian realisasi belanja tersebut antara lain biaya pembelian reagen bahan habis pakai (BHP) Covid-19.

Penyajian realisasi belanja COA 525153 disajikan terpisah dengan realisasi belanja COA 525126 (belanja barang persediaan bahan baku untuk proses produksi BLU). Dimana rincian realisasi belanja COA 525126 antara lain biaya pembelian reagen bahan habis pakai (BHP) (non Covid-19). Pengungkapan terpisah antara realisasi belanja barang persediaan Covid-19 dan non Covid-19 ini memudahkan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan atas perencanaan anggaran belanja barang persediaan.

Selain belanja barang persediaan penanganan pandemi Covid-19, terdapat pula belanja barang BLU – penanganan pandemi Covid-19 (525152) untuk mencatat realisasi terkait pembelian makanan / minuman bagi pegawai melakukan pemeriksaan sample Covid-19. Serta belanja perjalanan BLU – penanganan pandemi Covid-19 (525156) untuk mengungkapkan realisasi pembayaran transportasi relawan pemeriksaan Covid-19.

Disamping belanja barang, terdapat pula belanja modal peralatan dan mesin BLU penanganan pandemi Covid-19 (537122) yang menyajikan realisasi belanja modal peralatan dan mesin BLU untuk penanganan pandemi.

Dalam setiap penerapan kebijakan baru sudah pasti memiliki implikasi dan tantangan yang dihadapi, terutama oleh satuan kerja (satker) kementerian negara / lembaga. Namun demikian, terdapat kendala dan permasalahan atas pengungkapan belanja penanganan pandemi Covid-19, yaitu adanya kondisi force majeure akibat pandemi global Covid-19.

Penggunaan akun belanja non Covid-19 ini timbul karena kebutuhan penanganan pandemi yang bersifat mendesak dan mengharuskan satuan kerja untuk memprioritaskan realisasi belanja dibanding proses revisi akun terkait.

Di awal pandemi, satker dihadapkan pada pilihan genting antara menunggu proses revisi anggaran atau melakukan belanja realisasi terkait penanganan pandemi tanpa menunggu proses revisi anggaran.

Terdapat kondisi force majeure yang mengharuskan satker mengambil keputusan secara cepat dan sifatnya mendesak dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Sehingga akibatnya, pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah, masih terdapat realisasi belanja pandemi yang tidak menggunakan COA spesifik terkait Covid-19. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai salah satu permasalahan pengungkapan belanja penanganan pandemi Covid-19.

Permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan satker melakukan mitigasi dan telaah atas realisasi belanja penanganan pandemi Covid-19 yang tidak menggunakan COA spesifik. Untuk kemudian dilakukan proses revisi anggaran dan pengajuan koreksi dokumen transaksi keuangan.

Namun apabila sampai dengan periode penyusunan laporan keuangan, langkah-langkah mitigasi tidak dapat dilakukan, maka dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Tentu saja dengan harapan permasalahan tersebut tidak menjadi temuan berulang dalam proses penyusunan laporan keuangan di tahun berikutnya.

Pada masa awal pandemi Covid-19, ternyata tidak semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan untuk menangani pandemic diterapkan secara utuh oleh satuan kerja. Hal ini dipahami sebagai bentuk relaksasi pengelolaan keuangan negara di masa pandemi Covid-19.

Banyak permasalahan dan kendala yang harus dihadapi oleh satuan kerja, namuna danya relaksasi regulasi telah mengendurkan pengelolaan keuangan negara hingga menjadi lebih fleksibel dalam menerapkan regulasi pengungkapan belanja penanganan pandemi Covid-19. Tetapi di sisi lain adanya regulasi telah membantu stakeholder menggunakan laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang pengelolaan keuangan negara.

Adanya regulasi yang mengatur pengungkapan belanja penanganan pandemi Covid-19 dalam laporan keuangan pemerintah, berimplikasi pada proses relaksasi pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Diperlukan kolaborasi dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan APBN untuk bersinergi, agar dana APBN yang dikelola dapat memberikan kontribusi yang akuntabel dalam penanganan pandemi tersebut. Dalam jangka panjang, kecukupan pengungkapan laporan keuangan pemerintah diperlukan sebagai wujud akuntabilitas publik pengelolaan keuangan negara. (*)

Bagaimana Menurut Anda