Oleh: Agung Rizki Putra (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung
BERITAANDA – Beberapa hari ini indonesia digemparkan dengan adanya berita dari World Bank (Bank Dunia) mengenai kemiskinan di indonesia, dimana saat ini indonesia menjadi negara yang angka kemiskinannya tertinggi di Asean dimana Indonesia berada di urutan kedua setelah Laos di urutan pertama negara miskin upper middle income. Menurut World Bank (Bank Dunia), sekitar 60,3 persen penduduk indonesia berada pada kategori miskin hal ini tentu menjadi goncangan bagi indonesia dimana pada tahun ini pun BPS telah menyampaikan kepada publik tingkat kemiskinan di indonesia hanya sebesar 8,57 persen penduduk indonesia yang miskin.
 Perbedaan perhitungan tingkat kemiskinan ini  telah menjadi ISU di masyarakat, dimana masyarakat bertanya-tanya manakah pernyataan yang benar terkait tingkat kemiskinan di indonesia, BPS atau Bank Dunia (world Bank) bahkan telah banyak berita yang simpang siur di media sosial mengenai seberapa parah tingkat kemiskinan di indonesia. Untuk meluruskan hal ini maka kita perlu meninjau asal usul perhitungan penduduk miskin oleh World Bank (Bank Dunia) dan dari Badan Pusat Statistik.
Pada laman resminya Badan Pusat statistik telah menjelaskan bahwa ada perbedaan perhitungan penduduk miskin oleh bank dunia (World bank) dengan Badan Pusat Statistik, dimana Bank Dunia memiliki 3 pendekatan dalam menghitung kemiskinan di dunia serta membandingkan tingkat kemiskinan antar negara yaitu:
- international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem (US$ 2,15 per kapita per hari),
- US$3,65 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income),
- US$ 6,85 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income).
Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US$ PPP atau purchasing power parity, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dollar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini melainkan paritas daya beli. US$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03. (Badan pusat statistik, 2025).
Sedangkan perhitungan dari BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. (Badan pusat statistik, 2025).
Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat. Pelaksanaan survei susenas oleh BPS dilaksanakan 2 kali dalam setahun untuk memastikan perhitungan garis kemiskinan yang didapat benar-benar akurat berdasarkan perhitungan BPS.
Dari perbedaan perhitungan inilah terjadi perbedaan tingkat kemiskinan di indonesia menurut bank dunia dan Juga menurut BPS, angka kemiskinan 60,3 persen dari Bank Dunia (World bank) didapat dari estimasi tingkat kemiskinan dengan menggunakan standar sebesar US$6,85 PPP yang disusun berdasarkan median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah atas, bukan berdasarkan kebutuhan dasar penduduk Indonesia secara spesifik yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Bank Dunia juga menyarankan agar tiap negara menghitung garis kemiskinan nasional (National Poverty Line) masing-masing yang disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi ekonomi dan sosial masing-masing negara. (Badan pusat statistik, 2025)
Perlu diingat juga bahwa indonesia sempat turun ditingkat negara dengan pendapatan mengah kebawah (Lower Middle Income) pada tahun 2019 yang diakibatkan Covid 19 yang melanda indonesia dan dunia, dan berhasil naik tingkat menjadi negara dengan pendapatan Menengah Ke atas (upper-middle income country/UMIC) namun indonesia pada saat ini masih baru naik tingkat dan hanya sedikit di atas batas bawah kategori UMIC. Jika kita gunakan standar kemikinan negara miskin oleh bank dunia maka indonesia tingkat kemiskinannya adalah sebesar 1,3 persen, dan jika kita menggunakan standar negara lower middle income bank dunia maka tingkat kemiskinan indonesia adalah sebesar 15, 6 persen, baru jika kita menggunakan standar Upper Middle Income maka tingkat kemiskinan indonesia adalah 60,3 persen. (MetroTV, 2025).
Sehingga untuk menyimpulkan kemiskinan negara indonesia tingkat kemiskinannya yang benar adalah world bank (bank dunia) atau BPS, maka perlu kajian yang mendalam terkait hal ini. BPS mengklaim bahwa perhitungan garis kemiskinan di indonesia per september 2024 ialah sebesar Rp.595.243 / kepala per hari, sehingga dari angka ini didapat jumlah penduduk miskin di indonesia adalah sebanyak 8,57 % atau sekitar 24,06 Juta Jiwa,  namun jika kita lihat kembali perhitungan ini berbeda untuk di setiap daerah di indonesia dimana di Kota Pangkal Pinang Garis kemiskinan berada di angka Rp. 925.522, ini lah perhitungan angka hidup layak menurut BPS untuk di Kota Pangkal Pinang Sedangkan di Bangka Selatan sebesar Rp. 697.382. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025).
Oleh karena itu perhitungan kemiskinan tidak bisa kita samakan antara satu wilayah dengan wilayah lain karna adanya faktor geografi, demografi, kekayaan alam, sumber Daya dan faktor lainnya di setiap daerah yang berbeda membuat setiap daerah memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda pula, maka hal yang harus menjadi fokus pemerintah dalam mengatasi hal ini ialah dengan membuat kebijakan yang mampu mengatasi kemiskinan, peran kepala daerah serta stakeholer dalam mengatasi hal ini sangat diperlukan sehingga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dapat meningkat kesejahteraannya dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.
Memberikan Bekal bagi masyarakat miskin untuk bisa keluar dari garis kemiskinannya yaitu dengan cara membuka lapangan kerja, akses yang mudah ke lapangan kerja, pendidikan agar mereka mampu mengembangkan diri dan hidup layak, kemudahan akses kridit dengan bunga rendah juga dapat membantu mereka mengembangkan usaha mereka dan tentu harus melewati proses pelatihan terlebih dahulu agar kredit yang mereka ambil dapat dibayarkan / dicicil dari hasil usahanya.
Masalah kemiskinan adalah masalah di semua negara, termasuk negara maju sekalipun, namun kebijakan serta penanganan yang tepat akan memberikan jalan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari garis kemiskinan, kemiskinan mungkin tidak dapat dihapuskan namun dapat dikurangi dengan kebijakan yang tepat dengan situasi dan kondisi wilayah di setiap daerah. (*)
