KPU dan Bawaslu Sekadau Siap Hadapi Persidangan PHP di MK

443

SEKADAU-KALBAR, BERITAANDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu) Kabupaten Sekadau siap menghadapi persidangan perselisihan hasil pemilihan (PHP) gugatan paslon cabup Rupinus dan cawaup Aloysius di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Selaku termohon, kami siap menghadapi persidangan PHP di MK,” ujar Gita Rantau selaku Komisioner KPU Sekadau, Senin (25/1).

Sebelumnya, pada tanggal 18 Januari 2021, gugatan paslon nomor urut dua (2) Rupinus-Aloysius telah teregister di MK. Selanjutnya, akan digelar jadwal persidangan pendahuluan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Januari 2021.

Proses persidangan dilaksanakan dalam dua cara, yakni luring di MK dan daring di aplikasi pada pukul 11.00 Wib sampai dengan selesai.

“Saat ini komisioner dan Kasubag Hukum KPU Sekadau sudah di Jakarta untuk mengikuti persidangan,” tambah Gita.

Adapun komisioner yang telah siap di Jakarta antara lain, Drianus Saban [ketua] dan Yusvia Nong [komisioner] yang mengikuti persidangan secara langsung atau luring di MK. Sedangkan komisioner lainnya, Heriadi dan Hendra [Kasubag Hukum] mengikuti persidangan secara daring.

“Agenda persidangan pendahuluan berupa pemeriksaan pendahuluan laporan dari pemohon yang telah disampaikan kepada MK dan mendengarkan apa yang menjadi pokok perkara atau gugatan paslon,” beber Gita.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sekadau, Theodorus Sutet, juga menyatakan kesiapan Bawaslu mengikuti persidangan di MK selaku pihak terkait.

“Sebagai pihak terkait, akan memberikan keterangan dan bukti,” kata Sutet saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Komisioner Bawaslu Sekadau yang akan mengikuti persidangan secara luring atau langsung di MK sebanyak 2 orang, terdiri dari Nursoleh [ketua] dan Alminudin [komisioner]. Sedangkan dirinya (Theodorus Sutet) bersama Kepala Sekretariat Bawaslu Sekadau akan mengikuti jalannya persidangan secara daring.

“Kami telah mempersiapkan alat bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan dari hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran selama tahapan pemilukada,” tipal Sutet.

Dijelaskan Sutet, alat bukti yang akan dibawa ke MK telah dilakukan pemeriksaan di Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu Republik Indonesia (RI). Bawaslu juga melaksanakan pengawalan kepada alat bukti yang diberikan KPU Sekadau. (Arni)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 8 Tahun 2020 tahapan persidangan perselisihan hasil pemilihan (PHP) antara lain :

  • 13-29 Desember 2020 : pengajuan permohonan pemohon PHP.
  • 13 Desember 2020-4 Januari 2021 : melengkapi perbaikan permohonan pemohon PHP.
  • 13 Desember 2020-4 Januari 2021 : pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan pemohon PHP.
  • 13 Desember 2020-4 Januari 2021 : penerbitan hasil pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan pemohon PHP.
  • 18 Januari 2021 : pencatatan permohonan pemohon dalam e – BRPK.
  • 18-19 Januari 2021 : penyiapan salinan pemohon kepada pihak terkait.
  • 18-20 Januari 2021 : pengajuan permohonan sebagai pihak terkait.
  • 18-20 Januari 2021 : pemberitahuan sidang pertama (pemohon, pemantau, termohon, Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota) (21-26 Januari 2021 : pihak terkait).
  • 1-11 Februari 2021 : pemeriksaan persidangan dan rapat musyawarah hakim.
  • 15-16 Februari 2021 : pengucapan keputusan / ketetapan.
  • 19 Februari-18 Maret 2021 : pemeriksaan persidangan lanjutan dan rapat permusyawaratan hakim.
  • 19-24 Maret 2021 : pengucapan putusan / ketetapan perkara PHP.
  • 19-24 Maret 2021 : penyerahan atau penyampaian salinan putusan / ketetapan (pemohon, termohon, pihak terkait, Bawaslu) (pemohon, termohon, pihak terkiat, Bawslu / pemerintah dan DPRD)

Bagaimana Menurut Anda