Ketua Dewan Mingrum Gumay Tindaklanjuti Aspirasi Aliansi Lampung Memanggil

17

BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH MH menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui Aliansi Lampung Memanggil kepada pemerintah pusat sebagai upaya mewujudkan 7 tuntutan yang dilakukan pada aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Lampung beberapa hari yang lalu, Selasa (19/4).

Mingrum Gumay mengungkapkan aspirasi yang disampaikan sejumlah element, baik mahasiswa, organisasi masyarakat dan perwakilan lembaga lainnya telah dilakukan analisis secara kelembagaan dan dinilai perlu untuk ditindaklanjuti serta diperjuangkan melalui jalur konstitusional.

“Kegiatan penyampaian aspirasi kemarin merupakan perpanjangan tangan dari suara rakyat yang menjadi satu kesatuan tujuan dari hadirnya kelembagaan DPRD itu sendiri. Saya apresiasi kegiatan kemarin dan sekarang berikan kami ruang untuk melakukan dan mendorong kepada pemerintah pusat apa yang telah disampaikan kemarin,” ujarnya.

Mantan aktivis GMNI ini juga menyebutkan DPRD Lampung telah menindaklanjuti aspirasi tersebut dan sejumlah poin tuntutan yang di luar kewenangan pemerintah daerah, juga telah diteruskan ke pemerintah pusat.

“Alhamdulilah aspirasi tersebut sudah kami terima dan hantarkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan pimpinan DPR RI di Jakarta, untuk menjadi pertimbangan dan rujukan kondisi masyarakat daerah di Provinsi Lampung saat ini,” tambahnya.

Politisi senior banteng merah tahun 90-an ini juga mengimbau untuk tidak melakukan aksi lanjutan sebagaimana yang telah disampaikan oleh mahasiswa yang diketahui akan dilaksanakan tanggal 21 April mendatang.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang tergabung di Aliansi Lampung Memanggil untuk menahan diri dan bersabar, karena sejumlah upaya telah kita lakukan dan terus dilakukan monitoring terkait tindaklanjutnya,” terang dia.

Dirinya juga akan memastikan akan segera menuntaskan masalah reformasi agraria, karena di Provinsi Lampung juga masih ada konflik-konflik vertikal, antara masyarakat dengan corporate atau badan-badan usaha milik negara.

“Saya mengimbau kepada pihak penegak hukum untuk terus bersama melakukan komitmen melakukan penindakan dan pemberantasan mafia tanah di Provinsi Lampung sebagaimana sesuai dengan intruksi Presiden Jokowi,” pungkas Mingrum. (Katharina)

Bagaimana Menurut Anda