KDRT Harus Ditangani Secara Profesional dan Bertanggung Jawab

168

BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, SH M.Si mengahadiri acara penegak hukum (APH) dalam rumah tangga/pencegahan dan penanganan tindak pindana perdagangan orang (TPPO) tahap kedua kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Senin (11/11/2019).

Acara tersebut dibuka langsung oleh Kadis PP&PA Provinsi Lampung Theresia Martuani, SH.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah yang kompleks dan ancaman nyata, baik secara fisik maupun non fisik yang harus ditangani secara profesional dan bertanggung jawab.

“Tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan angka putus sekolah serta rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya perempuan dan anak, merupakan faktor utama dan rentan menjadi korban KDRT,” kata Theresia saat menyampaikan sambutan pada kesempatan itu.

Permasalahan tersebut, kata dia, jika tidak segera diantisipasi dan ditangani dengan baik, dapat mengganggu upaya pemulihan hak-hak perempuan dan anak, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan serta hak untuk bersosialisasi di lingkungannya.

“Adapun dampak KDRT sangat kompleks dan mempengaruhi ketahanan individu maupun ketahanan keluarga.Selain itu, yang menjadi perhatian kita adalah TPPO,” terangnya lagi.

Sebagaimana dimaklumi, lanjut dia, perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Kemudian, dikatakan dia, bahwa dampak dari KDRT dan penanganan TPPO diperlukan penanganan yang lebih serius dari para penegak hukum untuk memulihkan korban dari kekerasan.

Selain itu, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai komitmen cukup tinggi dalam pemberantasan TPPO yang diwujudkan dengan diterbitkannya berbagai peraturan, diantaranya adalah Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang pembentukan gugus tugas dan rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tahun 2014-2018.

“Saat ini sedang dipelajari Rancangan Peraturan Gubernur tentang pembentukan gugus tugas dan RAD pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tahun 2019-2024 sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tersebut. Serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan,” pungkasnya. (Katrine)

Bagaimana Menurut Anda