Gelar RDP, Aliansi LSM Beltim Pertanyakan Keberadaan TPID

543

BELTIM-BABEL, BERITAANDA – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di gedung DPRD Belitung Timur (Beltim), diprakarsai oleh Aliansi LSM Belitung Timur, membahas terkait keberadaan TPID (tambang ponton isap darat) yang berskala besar yang akan beroperasi di areal IUP PT Timah wilayah produksi Beltim, Rabu (27/3/2019).

Rapat yang dibuka serta dipimpim langsung oleh Ketua DPRD Beltim Tom Haryono itu, tidak dihadiri oleh pihak mitra PT Timah seperti PT Rimbawan Makmur, berlangsung lancar dan kondusif dengan beberapa paparan dari berbagai LSM (Syamsu Rizal dari LSM WI, Bahran dari LSM CG, Ade Kelana dari LSM Fakta, Usep Kusmaya dari LSM Korak, Ramli dari LSM FPM, Ismet dari LSM FKLH, Elfis dari LSM Sergap, Susandiarno dari LSM BBT) yang tergabung dalam satu wadah aliansi LSM Beltim.

Tom Haryono mengatakan dan meminta maaf kepada audiens terkait hanya dihadiri oleh beberapa orang anggota dewan, dikarenakan mereka banyak kesibukan masing-masing sehubungan dengan sudah dekatnya waktu pencoblosan pemilu yang tinggal menghitung hari.

“Kami berterima kasih kepada rekan-rekan aliansi LSM, kami saat ini sangat banyak kegiatan sehubungan dengan terjadwal sebelumnya. Untuk itu kami mohon maaf atas tertundanya kegiatan ini,” papar Tom Haryono.

Tom menegaskan, dalam kegiatan RDP ini, pihaknya tidak dapat bertindak sendiri memutuskan hasil rapat.

“Kami DPRD hanya sebatas fasilitator untuk sama-sama diskusikan disini, namun dari hasilnya itu tindakan dan kewenangannya ada pada pemerintah, bukan pada kami (DPRD),” tegas Tom.

Syamsu Rizal selaku Ketua Aliansi LSM Belitung Timur menyampaikan atas pokok persoalan sehubungan dengan maksud dan tujuan keberadaan TPID, dianggap sangat membuat dampak kerugian besar bagi masyarakat serta daerah.

“Kami mempertanyakan perizinan atas kapal isap ini seperti apa, karena kami lihat kapal isap itu bentuknya aneh, seperti kapal namun tidak ada mesinnya. Ini kapal isap atau ponton isap, kok bentuknya aneh sangat besar seperti kapal,” tegas Syamsu mempertanyakan.

Syamsu kembali meminta kepada DPRD serta pemerintah daerah untuk menghentikan sementara kegiatan TPID, sebelum melengkapi perizinan sesuai dengan regulasi yang ditentukan.

“Kami minta kepada DPRD Beltim mohon perhatiannya, serta kepada pemerintah daerah atas keberadaan TPID untuk menghentikan sementara sebelum melengkapi dokumen izin amdal,” tegasnya.

Dari PT Timah, Rudi Nursalam menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sesuai SOP. Dimana kami secara administrasi melengkapi dengan berbagai ketentuan yang berlaku.

“Untuk TPID ini secara amdal sudah ada dengan terpadu, dan sudah ditandatangani oleh kementrian tiap tahapan satu tahun sekali dalam kurun waktu lima tahun terakhir, serta sudah ada RKAB dan juga RKAP-nya. Kami dituntut dari Kepmen 18,27 untuk pemanfaatan secara marjinal dan efisiensi,” pungkas Rudi dihadapan hadirin RDP.

Andriansyah selaku Kabid Pengawasan Wilayah Produksi Belitung memberikan penjelasan terkait akan beroperasinya TPID milik mitra dari PT Rimbawan untuk menambang dengan marjinal efisiensi sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

“Histori alat tambang PT Rimbawan mitra PT Timah ini untuk gambaran secara legalnya yang kami sebut SPK, memang sesuai dalam proses tahapan dengan verifikasi sesuai dengan laik operasi. Disini juga kami tidak mau ada konflik horizontal. Untuk itu kami ada sosialisasi dengan masyarakat setempat,” kata Aan, panggilan akrabnya. (Helmi M Fadhil)

Bagaimana Menurut Anda