DPRD Terima Raperda APBD 2018 Pemkab Sekadau

118

SEKADAU-KALBAR, BERITAANDA – Bupati Sekadau Rupinus bersama DPRD, Selasa (9/7/2019) siang, menetapkan rancangan peraturan daerah (perda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi peraturan daerah (perda) Kabupaten Sekadau.

Penetapan raperda menjadi perda Kabupaten Sekadau ini dibahas dalam pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD setempat.

Secara umum, 8 fraksi partai politik di DPRD Sekadau dapat menerima dan menyetujui raperda APBD tahun 2018 menjadi perda Kabupaten Sekadau. Meski demikian, beberapa fraksi memberikan catatan dan evaluasi dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah.

“Belanja rutin lebih besar dari belanja pelaksanaan pembangunan fisik yang diharapkan kedepan dapat diimbangkan,” ujar Herkulnus T, juru bicara Fraksi PDIP.

Fraksi PDIP juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Sekadau mengurangi ketergantungan vikal kepada pemerintah di pusat, serta perlunya peningaktan PAD tanpa membebani masyarakat.

Sementara itu, Hermanto, juru bicara Fraksi Gerindra memberikan catatan mengenai penataan aset daerah yang dinilai belum terlaksana dengan baik.

“Aset daerah kabupaten yang masih banyak belum tertata dengan baik agar dapat ditata,” ujar Hermato.

Fraksi Gerindra juga menyoroti adanya temuan BPK terhadap anggaran yang masuk, serta menyarankan agar dibentuk tim untuk penyelesaian permasalahan temuan BPK pada anggaran 2018.

Sementara itu, Bupati Sekadau Rupinus menjelaskan bahwa rancangan pertanggung jawaban APBD 2018 dapat ditetapkan sesuai jadwal.

“Penandatangan persetujuan APBD pelaksaan tahun 2018 yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” papar Rupinus.

Bupati yang dekat dengan masyarakat itu berjanji, kedepan pendapatan asli daerah (PAD) dan serapan belanja modal akan terus ditingkatkan, sesuai dengan asas, erektif, efisien, ekonimis, transparan, pertangung jawaban dan asas kepatutan. (Arni)

Bagaimana Menurut Anda