Disdukcapil Tubaba Sebut Penarikan Dokumen Perbaikan Data NIK KTP dan KK Bukanlah Progres

133

TUBABA-LAMPUNG, BERITAANDA – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menegaskan, penarikan dokumen atas perbaikan data Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bukanlah tujuan, melainkan kewajiban yang semestinya diterapkan. Namun, apabila perbaikan tersebut bersifat fatal semestinya harus berdasarkan persetujuan pengadilan.

Ahmad Hariyanto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tubaba didampingi Sekretaris (Disdukkcapil), Kabid Pemanfaatan Data (Disdukcapil) Kabid Kependudukan (Disdukcapil) di ruang kerjanya, Rabu (14/4) menjelaskan, penarikan dokumen atas perbaikan Nomor Induk KTP dan KK merupakan kewajiban. Namun informasi jumlah perbaikan indentitas NIK KK dan KTP, dirinya belum bisa menjelaskan.

“Saya belum tahu, yang tahu kan yang disana, kita tanya dulu. Saya bukan tenaga teknis, saya kepala dinas, jadi ga mungkin saya tau yang kayak gitu. Saya cek dulu, di bidangnya saja,” kata dia.

Lebih lanjut Ahmad Hariyanto menjelaskan, yang jelas kalau perbaikan itukan pasti. “Seperti nama kalau dia yang sifatnya fatal, kita harus persetujuan pengadilan, kecuali ada dasarnya sesuaikan dengan ijazah yang sifatnya tidak merubah total,” lanjut Ahmad Hariyanto.

Sementara, Kabid Kependudukan Disdukcapil Tubaba Johanudin menerangkan, dengan adanya perbaikan semestinya penarikan dokumen dilakukan agar tidak ditemukan adanya penggunaan data ganda.

“Persoalan ini, NIK yang lama, NIK tahun 2012 inilah yang sudah banyak terbuku, sementara NIK yang sudah tunggal itu yang di KTP elektronik, seharusnya itu wajib ditarik biar masyarakat itu tidak punya data ganda. Karena, kita itu ga tau kalau kita punya data ganda. Artinya ketemu lagi data yang tidak sesuai dengan data yang dikumpulkan, artinya memunculkan spekulasi masalah,” paparnya.

Ketika dimintai keterangan informasi jumlah perbaikan data NIK KTP dan KK, dengan jelas Johanudin mengungkapkan bahwa pihaknya belum mendispensasikan penarikan dokumen perbaikan tersebut.

“Ini yang susah pertanyaannya untuk dijawab, karena tadi kita tidak untuk ditarik, artinya kita hanya lebih kepada persyaratan untuk pembuatan dokumen, terlepas dia perbaikan, terlepas dia buat baru ini kita syaratkan. Artinya, kita tidak melihat progres, karena kalau kita melihat progres ini berarti seakan akan ada produk ini yang salah,” elaknya.

Menurutnya, produk yang diluncurkan Disdukcapil Tubaba benar adanya, dikarenakan progres capaian keberlanjutan perekaman tersebut berdasarkan pembuatan tanpa memperhatikan adanya perbaikan.

“Sudah saya sampaikan tadi, bahwa produk yang diluncurkan oleh Disdukcapil secara rill itu sudah dianggap benar, tetapi setelah diluncurkan ke masyarakat ada komplin ini tidak pas di proses kembali dan diterbitkan baru lagi, jadi progres kesalahan itu kita tidak sampai kesitu, dan memang sistem tidak bicara itu, yang penting dia harus membenahi mana yang salah,” terang Johan.

Ketika dimintai keterangan terkait Informasi jumlah perbaikan data NIK KTP dan KK, mereka tidak bisa menjelaskan, bahkan di sela- sela konfirmasi tersebut Sekretaris Disdukkcapil Tubaba dengan jelas memaparkan, bahwa penyampaian informasi jumlah perbaikan data NIK KTP dan KK tersebut merupakan upaya mempersulit masyarakat dalam proses perbaikan.

“Tidak bisa, kalau situ mau tahu jumlah penarikan, berarti situ membatasi rakyat Indonesia,” kilah mereka.

Menurut mereka, penggunaan bahan pembuatan kartu keluarga hanya menggunakan kertas HPS, sementara penggunaan blanko untuk perekaman KTP elektronik tersebut berdasarkan pemberian dari Kementerian, tanpa adanya pengajuan.

“Disini tidak ada blangko, pakai kertas HPS, blangko kita tidak beli, langsung dari sana, kalau kita kosong berarti ada keterlambatan, sudah tahu mereka,” kata mereka. (R/M)

Bagaimana Menurut Anda