Dinsos OKI Bina dan Monitoring Kelompok KPM PKH di 18 Kecamatan

947

KAYUAGUNG-OKI, BERITAANDA – Sejak beberapa hari yang lalu, Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus melakukan pembinaan dan monitoring kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), agar kedepannya jika tak lagi atau melepaskan bantuan tersebut, sudah dalam keadaan yang lebih sejahtera.

Kegiatan itu akan dilaksanakan Dinas Sosial ke-18 kecamatan dalam wilayah Kabupaten OKI. Dimana saat ini telah ada 7 kecamatan yang disambangi, diantaranya Kecamatan Sirah Pulau (SP) Padang, Kayuagung, Pedamaran, Mesuji Makmur, Mesuji, Pedamaran Timur dan Mesuji Raya.

Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) PKH yang digelar secara rutin setiap bulannya oleh Kelompok KPM PKH pada masing – masing kecamatan yang dihadiri para pendamping PKH, perwakilan ibu – ibu KPM PKH, serta pihak pemerintah kecamatan setempat.

“Di setiap kesempatan itu, dihadapan ibu – ibu perwakilan Keluarga Peneriman Manfaat PKH dan para pendamping PKH serta pihak pemerintah kecamatan, materi yang kita sampaikan tentang kesejahteraan sosial disabilitas berat, ibu hamil, lansia di atas 70 tahun, serta pengasuhan dan pendidikan anak,” ungkap Kadinsos OKI H. Reswandi, SP MM, Kamis (5/3/2020).

Selain pembinaan, kata Reswandi, kita juga sekaligus memonitoring apakah memang benar ada kelompok KPM PKH dan sesuai tidak jumlah anggotanya dengan data yang kita miliki. Dimana dalam kesempatan itu pun disampaikan mengenai Peraturan Kementerian Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kita monitoring, apakah benar ada kelompok itu, sesuai tidak jumlah dengan data. Dan Alhamdulillah, sesuai. Sedangkan pembinaan, tujuannya agar para KPM PKH kedepan tidak bergantung pada bantuan diberikan. Kendati sampai 5 tahun, tetapi kalau keadaan mereka sudah lebih baik, minimal 3 tahun, bisa saja tidak lagi diberikan bantuan,” tandas Reswandi.

Kita berharap, masih kata Reswandi, semoga materi yang disampaikan di pertemuan rutin bulanan ini, benar-benar mampu menjadikan KPM PKH sebagai agen perubahan, mulai dari lingkungan terkecil dalam lingkup keluarga, hingga ke ranah yang lebih luas. Sehingga kelak saatnya mereka siap melepaskan bantuan PKH dalam keadaan yang sudah jauh lebih baik.

“Artinya, jika kedepan mereka tak lagi dapatkan bantuan PKH, diupayakan telah mampu memiliki usaha sendiri sesuai kemampuan, seperti kerajinan atau usaha lainnya yang dapat menopang perekonomian keluarga. Bantuan tetap akan diberikan, tetapi melalui program lain guna menumbuh kembangkan usaha yang kelak akan mereka jalani,” ujar Reswandi.

Disamping itu, ditegaskan Reswandi, pihaknya menghimbau kepada para pendamping PKH untuk senantiasa selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat, baik itu kepala desa (kades), lurah dan camat, tempat mereka bertugas, kususnya terkait pendataan penerima manfaat PKH.

“Jangan karena ditugaskan langsung oleh Kemensos, lantas tak mau bekerjasama, juga berkoordinasi. Apabila bekerja sendiri dikhawatirkan ada warga yang sebenarnya layak sebagai penerima manfaat, justru terlewatkan. Ini akhirnya bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Sebab, tak bisa kita dipungkiri, pemerintah setempat lah yang tahu persis keadaan warganya,” pungkas Reswandi. (Iwan)

Bagaimana Menurut Anda