Barito Sesalkan Sikap Oknum Pengurus Karang Taruna Sumut

583
Ketua Karang Taruna Tapsel Ahmad Bangun Ritonga diapit pengurus kabupaten dan Ketua Karang Taruna Kecamatan.

PADANGSIDIMPUAN-SUMUT, BERITAANDA – Ketua Karang Taruna Tapanuli Selatan Ahmad Bangun Ritonga sesalkan sikap oknum Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karang Taruna Sumut, Darwis Halomoan Harahap.

Hal itu dilatarbelakangi adanya pelibatan calon wakil bupati kontestan pilkada Tapsel pada percontohan budidaya tanaman bawang merah dan kentang Karang Taruna Sumatera Utara (Sumut), di Dusun Galanggang, Desa Dapparan Haunatas, Saipar Dolok Hole (SDH).

“Saya tahu kegiatan itu setelah dihubungi Ketua Karang Taruna Kecamatan Saipar Dolok Hole. Yang intinya mempertanyakan apakah kegiatan itu ada koordinasi serta atas sepengetahuan pengurus Tapsel,” katanya, dalam konferensi pers, Senin (30/11/2020) sore.

Hadir Ketua Karang Taruna Kecamatan Saipar Dolok Hole Dedy Suhendra, Ketua Kecamatan Sipirok Suryadi Hutasuhut, Ketua Kecamatan Angkola Timur Faisal Siregar, Ketua Kecamatan Batang Angkola Arpan Marwaji, Ketua Kecamatan Sayurmatinggi Ahmad Rizal Lubis, beserta pengurus kabupaten lainnya.

Kepada Bangun Ritonga akrab dipanggil Barito, Ketua Karang Taruna Kecamatan Saipar Dolok Hole juga mengirimkan gambar. Menunjukkan seorang calon wakil bupati kontestan pilkada Tapsel terlibat langsung di penanaman bibit bawang merah dan kentang tersebut.

Selanjutnya, Barito lantas menghubungi Darwis Harahap. Mempertanyakan maksud kegiatan yang melibatkan calon wakil bupati di kegiatan Karang Taruna itu. Oleh Darwis dijawab, bahwa kegiatan tersebut dalam konteks membangun kampung halamannya sendiri di SDH.

Barito menimpali kenapa menyertakan calon wakil bupati dalam kegiatan Karang Taruna itu. Sehingga kegiatan itu terkesan bermuatan politik praktis. Darwis mengaku sungkan untuk menolaknya, sehingga dibiarkan begitu saja.

Tidak ada koordinasi dan membiarkan acara Karang Taruna bermuatan politis inilah yang disesalkan Barito. Karena, sejak awal dia sudah mengingatkan seluruh warga Karang Taruna agar tidak membawa-bawa organisasi dalam kegiatan politik praktis.

Sebab, Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas dasar tanggungjawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan kata lain, Karang Taruna itu bukan organisasi politik.

“Siapapun nantinya yang menjadi kepala daerah, sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019, secara otomatis akan menjadi pembina umum Karang Taruna. Kita tidak ingin Karang Taruna di Tapsel terciderai oleh sikap oknum pengurus di tingkat provinsi itu,” tutup dia. [Anwar]

Bagaimana Menurut Anda