Almisbat Akan Hadir Berikan Solusi Penyelesaian Konflik Lahan

156

BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Persoalan tanah menjadi masalah kompleksitas bagi pemerintah dan masyarakat saat ini. Sebetulnya dibutuhkan peran serta pemerintah untuk hadir terkait persoalan tersebut.

Bentrokan dua kubu warga yang terjadi di Register 45, tepatnya di Desa Talangbatu Kabupaten Mesuji Lampung dan Desa Sodong Sumatera Selatan, salah satu contoh realitas di masyarakat akan terjadi konflik yang sudah lama itu.

Persoalan tersebut dipacu tumpang tindih kewenangan antar instansi, tetap rakyat setempat yang menjadi korban.

Menurut berbagai sumber media yang menginfokan terkait persoalan tersebut, menyebabkan korban meninggal di tempat kejadian 2 orang, dan 2 orang lagi meninggal di rumah sakit, serta belasan orang lainnya luka parah.

Sejarah panjang konflik agraria di Mesuji dan Lampung umumnya, sebenarnya bisa selesai jika negara hadir dan tegas menerapkan aturan serta ada solusi sosial ekonomi bagi rakyat yang terlibat di dalamnya.

Dari 2017, sebetulnya pemerintahan Jokowi telah mengeluarkan aturan reformasi agraria terkait persoalan kehutanan serta aturan perhutanan sosial yang terkandung dalam nawacita 1,6 dan nawacita 7 berisikan negara hadir, rakyat produktif dan kemandirian dalam ekonomi.

Lewat Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang reformasi agraria, telah menyediakan secara detail teknis penyelesaian sengketa agraria yang terjadi di masyarakat, serta Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 dan Permen Nomor 39 Tahun 2017 tentang perhutanan sosial.

Lewat aturan-aturan tersebut di atas, memang dibutuhkan kebesaran hati, komunikasi, semangat besar serta tindakan maraton yang konsisten hingga rakyat melihat keseriusan negara dan pemerintah dalam merubah tatanan tata kelola agraria dan perhutanan di negara ini.

Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) di beberapa wilayah telah berperan aktif melakukan solusi advokasi sosial hukum dan ekonomisme dalam persoalan ini, tinggal bagaimana satuan kerja terkait mengkombinasi solusi penyelesaiannya.

Pun persoalan konflik di Lampung, tepatnya di Kabupaten Mesuji, harus dicarikan akar persoalan di lapangan serta sinkronisasi dengan tata aturan yang telah dikeluarkan oleh negara. Pemerintah setempat dalam hal ini gubernur dan bupati, harus bekerja ekstra dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Coverplot Register 45 bisa menjadi entry awal bagaimana rezim reformasi agraria Jokowi bisa selesaikan persoalan yang ada di lapangan, lewat aturan-aturan tersebut sudah jelas apa saja dan bagaimna roadmap penyelesain konflik sengketa yang ada.

Terselesaikannya masalah agraria dan perhutanan sosial tidak akan menuntaskan masalah ekonomi sosial yang ada di tengah masyarakat.

Bagaimana komunitas warga hidup berdampingan, negara dan pasar membangun sebuah basis produksi kolektif dari hulu ke hilir sesuai keterbukaan dan pekembangan zaman kekinian. Tanpa transparansi, satu ide dan laku akan mustahil solusi penyelesaian itu tercapai, meski negara dan pemerintah telah mengatur dalam aturan.

Sekali lagi Almisbat menawarkan solusi komprehensif yang bisa merubah kondisi masyarakat yang telah menahun dilanda konflik agraria dan perhutanan sosial tersebut. (Katrine)

Bagaimana Menurut Anda