![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
LAMPUNG SELATAN, BERITAANDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka kemiskinan melalui penguatan sinergi lintas sektor serta optimalisasi program berbasis data.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) tahun 2026 yang digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa (23/6/2026).
Rakor yang dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, dihadiri kepala perangkat daerah, perwakilan instansi vertikal, serta mitra pembangunan terkait.
Dalam arahannya, Tri Umaryani menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025 tercatat sebesar 12,05 persen, sedangkan angka kemiskinan ekstrem berada pada level 0,60 persen.
Meski menunjukkan tren penurunan, angka tersebut masih berada di atas rata-rata Provinsi Lampung maupun nasional. Karena itu, Tri meminta seluruh perangkat daerah menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja tahun 2026.
“Setiap program yang dijalankan harus mampu memberikan dampak nyata dan terukur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Tri.
Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Seluruh perangkat daerah yang mengelola bantuan sosial diminta menggunakan data DTSEN agar intervensi pemerintah tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, Tri menyoroti realisasi anggaran program penanggulangan kemiskinan yang hingga Triwulan I Tahun 2026 masih berada pada kisaran 14 hingga 19 persen. Untuk itu, ia mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II agar target pembangunan dan pengurangan kemiskinan dapat tercapai secara optimal.
“Kita harus memastikan setiap program yang dilaksanakan memiliki dampak langsung dan terukur terhadap pengurangan kemiskinan, bukan sekadar memenuhi target realisasi anggaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tri mengarahkan agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta berbagai bantuan sosial terintegrasi dengan data DTSEN. Dengan demikian, seluruh program pemerintah dapat saling mendukung dan menghasilkan dampak yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas data dan pelaporan, serta mengoptimalkan berbagai program yang berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan guna mewujudkan Lampung Selatan yang lebih sejahtera, maju, dan berdaya saing. (Kmf)
