Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok Jadi Direksi

581

NASIONAL, BERITAANDA – Serikat Pekerja Pertamina SPP RU III-FSPPB yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak keras kedatangan Basuki Tjahaya Purnama (BTP) di jajaran petinggi BUMN, khususnya Pertamina.

Hal tersebut didasari karena BTP atau biasa disapa Ahok, memiliki cacat persyaratan materil yang tertuang di dalam peraturan pemerintah tentang persyaratan anggota Direksi BUMN untuk menjabat di Pertamina, baik tingkat komisaris maupun direksi.

Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina RU III-FSPPB, Muhamad Yunus mengatakan, BTP tidak mempunyai keahlian, pengalaman dan sering berperilaku tidak baik.

“Bukan tanpa alasan, saat menjadi Gubemur DKI Jakarta, BTP memiliki rekam jejak yang cukup melekat diingatan masyarakat. Mulai dari kasus hukum berujung penjara hingga dugaan kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras yang juga dikait-kaitkan dengannya,” jelas dia, Senin (18/11/2019).

SPP RU III-FSPPB memahami bahwa pihak eksekutif memiliki wewenang untuk menunjuk seseorang menjadi pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penunjukan tersebut wajib dilakukan dengan melihat aspek integritas dan perilaku seseorang.

“SPP RU III-FSPPB berpendapat masih banyak kader internal dan eksternal yang memenuhi kualifikasi memimpin Pertamina. Kami mendesak pemerintah bersikap bijaksana memilih putra putri terbaik bangsa yang mampu memimpin Pertamina. BTP belum masuk saja sudah gaduh, bagaimana nanti bersama-sama pekerja untuk memajukan perusahaan ini. Tidak mungkin perusahaan ini akan dihabiskan waktunya karena persoalan internal, sementara tantangan Pertamina sebagai perusahaan energi nasional kedepan semakin berat,” ujar dia.

Terlepas dari kasus hukum yang pernah menjerat BTP, Rizal Ramli juga menilai, Presiden Joko Widodo masih punya banyak kandidat lain yang lebih mumpuni untuk mengisi jabatan di BUMN. (Febri)

Untuk itulah SPP RU III-FSPPB menyatakan sikap:

  1. Mendukung pernyataan Presiden FSPPB menolak keras atas isu BTP yang akan ditunjuk sebagai komisaris/ direksi Pertamina.
  2. Pertamina adalah salah satu BUMN energi sangat strategis yang produknya sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, dimana salah tugas utamanya adalah menyediakan energi untuk masyarakat berupa BBM, termasuk gas untuk rumah tangga dan industri.
  3. Karena Pertamina merupakan industri strategis, jika ada gangguan operasional seperti gangguan produksi hulu, kilang trouble, gangguan distribusi BBM, maka secara langsung akan jadi isu nasional serta berdampak kepada perekonomian nasional.
  4. Bisnis Pertamina sangat rumit dan kompleksitasnya sangat tinggi, mulai dari pengadaan bahan baku, kendala operasional, pencemaran lingkungan dan kadang kebijakan (regulator) pemerintah selaku pemegang saham berseberangan dengan proses bisnis Pertamina sedang berjalan.
  5. Sikap penolakan SPP RU III-FSPPB terhadap BTP lebih dilihat sebagai rasa cinta pekerja terhadap perusahaan ini, demi kelangsungan bisnis perusahaan, tidak ada tendensi selain itu.
  6. SPP RU III-FSPPB selalu mengkritisi setiap pergantian direksi dan komisaris Pertamina, hal ini dimaksudkan untuk memberikan hasil yang optimal semua dilihat murni dari kompetensi mereka, tidak ada berdasarkan suku, agama dan ras.
  7. Terkait dengan BTP, sikap penolakan SPP RU IlI-FSPPB, karena BTP tidak memiliki pengalaman dalam perusahaan migas, baik di dalam negeri dan di luar negeri.
  8. Kami mendesak pemerintah bersikap bijaksana, masih banyak putra putri terbaik anak bangsa yang mampu memimpin Pertamina, BTP belum masuk saja sudah gaduh. Bagaimana nanti bersama-sama pekerja untuk memajukan perusahaan ini, dan tidak mungkin perusahaan ini akan dihabiskan waktunya karena persoalan internal, sementara tantangan Pertamina sebagai perusahaan energi nasional kedepan semakin berat.
  9. Kami tegaskan penolakan isu BTP yang akan ditunjuk sebagai komisaris atau direksi Pertamina tidak ada unsur suku, agama, ras dan kepentingan organisasi massa manapun, termasuk PA 212.

Bagaimana Menurut Anda