Selama 2 Hari, PMU Kemitraan Sumsel Gelar Kegiatan Asistensi Teknis Penetapan Perdes PPEG Program DPG

589

PALEMBANG, BEITAANDA – Project Manager Unit (PMU) Kemitraan Sumatera Selatan (Sumsel) gelar kegiatan asistensi teknis penetapan peraturan desa (perdes) tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (PPEG) agar program desa peduli gambut (DPG) dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 28 – 29 November 2019, di Hotel Grand Inna Palembang ini, diikuti oleh 14 orang fasilitator desa (fasdes) yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin (Muba), mewakili desanya masing-masing.

Selama berlangsungnya kegiatan, dipandu Tim Asistensi Perdes PPEG dari alumni Trainer Perdes PPEG terdiri 1 orang berasal dari Kanwil KumHAM Provinsi Sumsel, 2 orang dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan 1 orang dari Perkumpulan Paralegal Masyarakat Gambut Indonesia (PPMGI).

Supervisor PMU Kemitraan Sumsel, Iswandi Gunata menjelaskan, program DPG merupakan pendekatan terpadu melalui implementasi pembangunan perdesaan partisipatif, berupaya untuk mendorong pengelolaan gambut dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lahan gambut yang lebih berkelanjutan.

“Hasil utama diharapkan dari program ini agar pola pengelolaan gambut berkelanjutan dapat praktekkan di desa-desa DPG, dan terintegrasinya upaya restorasi gambut ke dalam perencanaan desa, juga terpenuhinya hak-hak tenurial masyarakat, teradministrasi dengan baik, hingga dampaknya diperluas serta direplikasi ke daerah lain,” kata dia, Kamis (28/11/2019).

Dalam rangka merealisasikan pendekatan tersebut, masih kata dia, maka salah satu dari 5 pilar muatan program yang dijadikan sebagai aras utama pelaksanaan program, yakni perencanaan desa partisipatif untuk integrasi restorasi gambut masuk dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

“Pilar ini sejalan dengan 2 dari 9 prinsip pelaksanaan program yang tertuang pada pedoman DPG, yaitu rekognisi (kegiatan yang dilandaskan pada penguatan terhadap hak asal usul desa) dan partisipatif (kegiatan dilakukan bersama masyarakat melibatkan pemerintah desa, BPD dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat desa),” ujar dia.

Maka dari itu, kata dia lagi, salah satu kegiatan penting dalam program DPG ini adalah pengintegrasian aspek PPEG ke dalam perencanaan desa. Dimana hingga pertengahan November 2019, dari 14 DPG di Sumsel, sudah ada 7 desa memiliki daftar kegiatan PPEG dengan kode rekeningnya yang akan dimasukkan dalam RKPDesa 2020, sedangkan 7 desa lainnya masih memerlukan proses musdes.

“Berdasarkan isian format status pengintegrasian aspek PPEG ke dalam perencanaan desa, khususnya melalui RKPDesa dan APBDesa tahun 2020. Dari 14 DPG wilayah Sumsel, ada 7 desa yang tinggal menetapkan melalui mekanisme musrenbangdesa dan 7 desa lainnya masih memerlukan proses musdes sebelum penetapan melalui musrenbang desa,” ungkap dia.

Kondisi tersebut juga menjelaskan bahwa belum ada satu desa pun yang menetapkan Perdes RKPDesa tahun 2020. Lanjut dia, situasi lain adalah akan dilakukan proses musdes untuk menyusun ranperdes APBDesa 2020 berdasarkan RKPDesa 2020 yang akan ditetapkan melalui perdes pada awal bulan Desember 2019.

Menurut Ketua PMU Kemitraan Sumsel, Amir Faisal mengatakan, diskusi pembekalan melalui kegiatan ini yang tujuannya untuk asistensi teknis persiapan musrenbangdesa dan musdes penetapan Perdes RKPDesa serta asistensi Perdes PPEG sangat membantu.

“Mempersiapkan rancangan musrenbangdes dan musdes penetapan Perdes RKPDes dalam rangka mengintegrasikan PPEG pada dokumen RKPDes 2020, juga bagaimana menyusun strategi asistensi penyusunan Perdes PPEG yang akan dilakukan oleh PPMGI, OBH dan Kanwil KumHAM Provinsi Sumsel,” ujar dia.

Selain itu, tambah dia, juga meningkatkan kapasitas fasdes, aparatur desa dan tim perancang perdes dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan perdes melalui musdes dan musrenbangdesa yang mengintegrasikan kegiatan restorasi gambut kedalam dokumen RKPDesa 2020.

“Serta dapat membantu mengidentifikasi tantangan maupun pembelajaran mengenai persiapan musrenbangdesa dan musdes yang memungkinkan diterapkan untuk musrenbangdesa DPG lainnya,” tandas dia.

Sementara itu, Konsultan Capasitas Building (CB) dan Perencanaan Desa, I Nyoman Oka berharap, dengan adanya hasil asistensi teknis persiapan dan pelaksanaan musdes perencanaan desa, maka diharapkan akan berkontribusi terhadap integrasi PPEG dalam sistem perencanaan pembangunan desa (RKPDesa dan APBDesa tahun anggaran 2020).

“Output dari kegiatan asistensi teknis dan diskusi refreshing yang dilakukan melalui pelatihan perencanaan desa berhubungan dengan restorasi dan konservasi gambut ini diharapkan akan membantu meningkatkan pengetahuan fasdes, BPD dan pemerintah desa, khususnya dalam pemantapan pelaksanaan musrenbangdesa dan musdes penetapan Perdes RKPDesa,” imbuh dia.

“Sehingga pada akhirnya akan mendukung kualitas dokumen perencanaan desa yang mengintegrasikan restorasi gambut melalui Perdes RKPDesa dan APBDesa tahun 2020. Asistensi ini akan berkontribusi untuk akselerasi penetapan perdes tentang restorasi gambut dan RKP Desa (musdes),” pungkas dia. (Iwan)

Bagaimana Menurut Anda