Sekda Kota Gunungsitoli: Setiap Orang Wajib Ikut Tanggulangi dan Tanggap Bencana

302

GUNUNGSITOLI -SUMUT,BERITAANDA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gunungsitoli melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan bencana berupa sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Gunungsitoli, bertempat di aula Lt. II kantor Pemkot Gunungsitoli, Kamis (26/9/2019).

Turut hadir dalam kegiatan ini mewakili unsur forkopimda Kota Gunungsitoli, para staf ahli walikota dan asisten sekda, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli, para pimpinan instansi vertikal/BUMN/BUMD se-Kota Gunungsitoli, camat dan lurah se-Kota Gunungsitoli, Tim Reaksi Cepat (TRC) Kota Gunungsitoli, para tokoh masyarakat, pimpinan ormas/LSM/NGO se-Kota Gunungsitoli beserta segenap hadirin lainnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoodinasi dan menyeluruh dalam memberi perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Hal ini telah menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Gunungsitoli, sehingga penanggulangan bencana di Kota Gunungsitoli yang terstruktur dan sistematis dapat dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi untuk menciptakan lingkungan kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tanggap bencana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gunungsitoli Ir. Agustinus Zega Agus Zega yang membuka secara resmi rapat koordinasi ini dalam arahannya menegaskan, bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

Dan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, kata dia, maka telah ditetapkan sebuah regulasi yang mengatur penyelenggaran penanggulangan bencana di daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

“Dengan ditetapkannya perda dimaksud, telah merubah paradigma penanggulangan bencana selama ini. Karena keberadaan Perda No. 2 Tahun 2019 tersebut memberikan landasan berupa adanya payung hukum yang memberikan mandat bagi perlindungan masyarakat dari risiko bencana, perubahan cara pandang dari responsif menjadi tindakan pencegahan dan kesiap-siagaan, terintegritasnya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diatur dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah pusat dan daerah, serta pembentukan suatu kelembagaan penanggulangan bencana yang kuat.

Diakhir sambutannya, sekda menitipkan pesan kepada seluruh peserta rapat, terutama kepada perangkat daerah terkait supaya mengikuti kegiatan ini dengan serius.

“Penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan hanya dilakukan oleh BPBD saja, melainkan oleh seluruh organisasi perangkat daerah di Kota Gunungsitoli, sehingga penyelenggaran penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan terkoordinasi sesuai yang kita harapkan dapat tercapai dengan baik dan mampu meningkatkan ketahanan Kota Gunungsitoli terhadap bencana untuk menuju Kota Gunungsitoli yang maju, nyaman dan berdaya saing sebagaimana yang dicita-citakan bersama,” pungkas dia. (Ganda)

Bagaimana Menurut Anda