KERINCI, BERITAANDA – Besarnya anggaran dana dasa (DD) yang dikucurkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) ke rekening desa di seluruh indonesia, tujuannya tentunya agar masyarakat bisa membangun berupa infrastruktur maupun untuk mensejahterakan warga yang ada di desa, dan bisa juga dipergunakan kebutuhan lain sesuai dengan hasil musyawarah bersama.
Program pemerintah pusat tersebut nampaknya tidak dimaksimalkan oleh sebagian oknum kepala desa (kades).
Dari pantauan BERITAANDA, realisasi dana Desa Beru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi patut dipertanyakan. Pasalnya, dana desa yang didapatkan oleh Desa Baru Sungai Tutung tahun 2022 menurut papan info grafik terbilang fantastik mencapai angka Rp 1.000.584.900.
Menurut salah satu warga setempat yang meminta agar namanya tidak di publikasikan kepada media ini mengatakan, hal yang ingin kami pertanyakan tidak adanya pembangunan infrastruktur. Sementara di papan info grafik APBDes 2022 terdapat item untuk bidang pembangunan sebesar Rp. 298.578.280.
“Aneh, anggaran untuk pembangunan ada, kok tidak ada pembangunannya,” kata salah satu warga setempat.
Dia menambahkan, selain pembangunan tidak ada, kami juga mempertanyakan tentang dana untuk penanganan Covid-19 dan dana bantuan dari keuangan provinsi.
“Sepengatahuan kami kan ada juga dana untuk penanganan Covid-19 sebesar 8 persen dan bantuan dari provinsi sebasar Rp 100.000, juga menurut kami tidak jelas realisasinya,” tambah dia.
Sementara itu, Kepala Dasa Baru Sungai Tutung, Ritman, saat diwawancarai oleh media ini dengan sombongnya menyampaikan, yang berhak mengaudit dana desanya adalah Inspektorat. Setahu dia, media dan LSM hanya untuk mengawasi saja.
“Media dan LSM kan cuma mengawasi, bukan untuk menanyakan terlalu jauh tentang realisasi dana desa kami,” ucap Ritman.
Menanggapi hal ini, Ketua LSM Topeksi Mat Salim angkat bicara. Ia sangat menyayangkan dan kecewa atas pernyataan dari Kades Baru Sungai Tutung, Ritman.
“Memang untuk mengaudit dana desa bukan ranahnya LSM dan media, tapi kami berhak mempertanyakan sejauh mana dana tersebut dibelanjakan. Yang kami tanyakan bukan uang milik kades, tapi uang tersebut adalah uang negara,” tutup Salim. (Tomi)
Bagaimana Menurut Anda
