Program Kotaku Entaskan Kawasan Kumuh di Sidimpuan

522
Salah satu bangunan fisik hasil program Kotaku dalam upaya mengentaskan lingkungan kumuh di Padangsidimpuan

PADANGSIDIMPUAN-SUMUT, BERITAANDA – Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sejak kepemimpinan Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi dan Wakil Walikota Arwin Siregar, menuai perolehan alokasi anggaran tertinggi dalam upaya mengentaskan kawasan kumuh.

“Tahun 2017, PNPM berubah menjadi program Kotaku. Padangsidimpuan memperoleh dana Kotaku untuk dua kelurahan dan lima kelurahan program pencegahan kumuh. Tahun berikutnya, hanya satu kelurahan saja,” kata Asisten Kota Mandiri Zulhan Taufik, Senin (10/2/2020).

Zulhan yang ditemui awak media di Kelurahan Kantin melanjutkan, di tahun 2019 mencapai 3 kelurahan (prioritas pemerintah pusat), dan 15 kelurahan (sesuai SK Kumuh). Dengan kata lain alokasi tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring berjalan waktu.

Lebih jauh ia merunut, tahun 2017 nilai Kotaku sekitar Rp2 miliar, 2018 Rp500 juta, dan tahun 2019 sebesar Rp19 miliar. Di tahun 2019 ada dua variabel, yaitu penetapan program pusat atau target Presiden Jokowi meliputi Kelurahan Wek 3, Aek Tampang, dan Kelurahan Silandit.

“Variabel kedua sesuai SK kumuh, sebarannya adalah 15¬†kelurahan/desa,” jelasnya sembari menyampaikan, dari 14 daerah kabupaten/kota yang ditangani oleh PNPM dulu, hanya 12 dari daerah itu yang masih mendapatkan dana Kotaku, Kota Sidimpuan termasuk di dalamnya.

Ada tujuh indikator menentukan daerah kumuh. Masalah jalan, drainase, sanitasi, air minum, proteksi kebakaran, persampahan, dan indikator ruang terbuka publik. Kota Sidimpuan sendiri, dari 30 kelurahan/desa, 18 diantaranya sudah menerima manfaat dari program Kotaku.

Dari jumlah itu atau 73,11 hektare lingkungan kumuh berdasarkan SK Kumuh, hanya tinggal 13,10 hektare yang belum disentuh. Selanjutnya, pada tahun 2020 ini ada tiga tujuan yang akan dicapai. Penanganan kumuh skala lingkungan, skala kawasan, dan skala ekonomi.

Untuk skala lingkungan, ditargetkan untuk menyelesaikan sisa ketinggalan 13,10 hektare lingkungan kumuh di 12 kelurahan/desa. Skala ekonomi akan menyasar sarana mendukung perekonomian usaha masyarakat di dua kelurahan.

Sedangkan untuk skala kawasan, Kotaku masih terkendala dengan belum diterbitkannya dua dokumen yang sangat dibutuhkan dari pemkot setempat. Yaitu dokumen RP3KP (Rencana Peningkatan Pencegahan Perumahan Kumuh Perkotaan) dan Perda ataupun Perkada Kumuh.

“Dua dokumen itu kunci dasar penanganan kumuh skala kawasan yang cakupannya lebih luas dan dananya tentu lebih besar, walau memang skala lingkungan di tahun sebelumnya kita memperoleh kucuran dana yang lumayan besar angkanya,” pungkas Zulhan.

Zulhan pun berharap, program Kotaku semakin bisa bersinergi dengan program pembangunan daerah, sehingga akan terjadi kolaborasi yang menunjang pencapaian hasil penangangan lingkungan maupun kawasan kumuh. (Anwar)

Bagaimana Menurut Anda