Polemik Aset Negara yang ‘Dicaplok’ Pemkot Gunungsitoli Berujung Police Line, Bupati Nias Angkat Bicara

93

NIAS-SUMUT, BERITAANDA – Polemik aset negara yang ‘dicaplok’ Pemerintah Kota (Pemkot) Gunungsitoli berujung police line dari Polres Nias. Terkait hal tersebut, Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM angkat bicara, Jumat (6/9/2019).

Bupati menjelaskan, tanah eks terminal lama yang terletak di Kota Gunungsitoli adalah milik Pemerintah Kabupaten Nias yang masih tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias.

“Pada tahun 2015-2016, eks terminal lama pernah dipinjam pakai kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli,” jelas bupati.

Lebih lanjut bupati kembali menjelaskan, pada tahun 2017 beberapa bangunan yang ada di dalam tanah eks terminal lama tersebut dirusak oleh oknum-oknum tertentu. Maka atas pengerusakan bangunan itu, Pemerintah Kabupaten Nias melalui Kepala Dinas Perhubungan melaporkan kejadian itu kepada Polres Nias.

Bupati Nias menambahkan, bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, Pemkot Gunungsitoli menyurati Bupati Nias untuk pinjam pakai kembali lahan eks terminal lama tersebut. Namun Pemkab Nias tidak menyetujui, karena tanah tersebut masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Nias.

Tapi kenyataan di lapangan, pada bulan Maret 2019, di atas tanah eks terminal lama tersebut mulai dibangun kios pedagang tanpa persetujuan Pemkab Nias, sehingga Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Yuwanman Lase SH di tanggal 21 Maret 2019, kembali melaporkan dugaan tindak pidana penyerobotan oleh pihak tertentu kepada Polres Nias. Dan atas laporan Kepala Dinas Perhubungan tersebut, Polres Nias melakukan penyegelan (police line).

Sejalan dengan bupati, anggota DPRD Kabupaten Nias dari PDIP, Berian Mei Laoli, mendukung pihak Polres Nias untuk menutup eks terminal lama tersebut dengan garis polisi.

“Saya memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Nias atas dilaporkannya oknum-oknum yang terlibat melakukan pengerusakan tersebut kepada Polres Nias. Karena itu merupakan solusi terbaik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, begitu juga saya menyampaikan apresiasi kepada Polres Nias atas pemasangan police line,” ucapnya.

Lebih lanjut anggota DPRD Kabupaten Nias itu menjelaskan mekanisme penyerahan aset, bahwa penyerahan aset harus taat azas dan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Bahkan sepengetahuan saya, penyerahan aset ini telah dibentuk tim oleh Gubernur Sumatera Utara selaku wakil pemerintah pusat di daerah pada tahun 2019, dan sejalan dengan Pasal 13 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 47 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2016 tentang pemindahan ibukota Kabupaten Nias dari wilayah Kota Gunungsitoli ke wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara,” jelas politik PDIP itu. (Ganda)

Bagaimana Menurut Anda