Pimpinan PT. BTI Mangkir, DPRD Tubaba Gelar Hearing Tertutup

15

TUBABA-LAMPUNG, BERITAANDA – Pemanggilan yang dilayangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Tulang Bawang Barat [Tubaba] kepada pimpinan PT. Berjaya Tapioka Indonesia (BTI) untuk dilakukan rapat dengar pendapat (hearing) terkait perizinan serta kejelasan peralihan dari perusahaan sebelumnya, sepertinya tidak diindahkan. Sehingga hearing yang dijadwalkan berlangsung Senin (1/2), tanpa ada perwakilan dari pihak perusahaan.

Hearing berlangsung di ruang Komisi I tanpa adanya perwakilan dari pihak perusahaan, yang dihadiri Disnakertrans, DPTSP, DLH, Dispenda, Bagian Hukum, Diskoperindag, serta Komisi I DPRD Tulang Bawang Barat. Namun rapat digelar secara tertutup.

“Alasan mereka meminta kepada kita, kalaupun ada pembenahan perizinan ataupun permasalahan lain, mereka minta secara tertulis saja,” ujar Yantoni selaku Ketua Komisi l DPRD Tulang Bawang Barat usai hearing.

Yantoni membeberkan permasalahan terkait perizinan PT. BTI yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Memang sudah ada dokumen perizinan yang sudah diperpanjang, ada yang belum. Tetapi hasil hearing kita tadi, setelah kita telaah, perizinan itu tidak sesuai fakta di lapangan. Kemudian ketenagakerjaan belum ada laporan, belum ada dokumen masuk ke situ untuk administrasi tenaga kerja,” paparnya.

Sementara, Yantoni meminta ketegasan dari Bupati Tulang Bawang Barat untuk mendorong SKPD terkait agar lebih kooperatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

“Kemudian IMB-nya hanya sekitar 800 meter persegi, makanya kesimpulan dari rapat itu kita minta kepada bupati, melewati kepala dinas satu pintu, untuk melakukan hal-hal yang sangat penting yang diperlukan, kumpulkan semua satker terkait, sama-sama kita turun ke lapangan,” tegas Yantoni lagi.

Sementara, terkait informasi jumlah tenaga kerja yang tercatat. Gustam selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat, tidak bisa menjelaskan.

“Kami ini kan diundang, yang pengaruh besar kan satu pintu, jadi kalau mau bicara perizinan, kan satu pintu yang punya kaitan, infomasi jumlah pekerja, ya ke kantor, tanya sama yang membidangi,” terangnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu, Lukman menjelaskan, izin operasional yang digunakan oleh perusahaan adalah izin terbaru. Namun tanpa melalui TKPRD.

“Mereka sudah punya dokumen tentang peralihan itu, bahwa mereka ini sudah jual beli, tentunya memakai direktur yang ada sekarang, nama perusahaan yang ada sekarang, makanya yang tadinya BTJ sekarang BTI,” tuturnya.

Menurut dia, BTJ merupakan asal dari perusahaan BTI, sehingga pekerja semestinya mengikuti mekanisme perusahaan terbaru.

“BTJ itu asal-usulnya saja, sesuai dengan operasional sekarang BTI, tentunya sekarang karyawan yang sekarang patuh dengan BTI, hanya saja kita akan lihat, menurut pihak perusahaan bahwa mereka ini sudah ditanggung BPJS Kesehatan, BPJS tenaga kerja. Sementara saya belum lihat dokumennya, kita jadwalkan, kita mau panggil Kepala Cabang BPJS yang ada di kabupaten kita, apakah benar bahasa mereka ini,” ujar Lukman.

Selanjutnya, Yantoni memaparkan, bahwa ketika adanya peralihan dari perusahaan, maka perizinan tersebut semestinya ada perbaruan.

“Ketika itu di over alihkan, baik pekerja maupun perizinan itu harus dari awal mereka sampaikan. Dokumennya itu harus baru, karena  BTJ kita tahu sudah 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, apakah perizinan-perizinan yang mereka sampaikan masa lampaunya dari BTJ, ini perlu dibenahi,” cetusnya.

Lebih lanjut Yantoni menegaskan, akan akan turun ke lapangan dalam waktu satu pekan kedepan.

“Kesimpulan rapat kita dengan dinas satu pintu, supaya dinas satu pintu berkoordinasi dengan Tim Kordinasi Penataan Ruang (TKPRD), yang artinya semua instansi terkait itu ada. Kita akan turun di lapangan, janjinya pekan depan ini kita akan dikasih kabar,” pungkasnya. (Remi / Tim)

Bagaimana Menurut Anda