PADANGSIDIMPUAN-SUMUT, BERITAANDA – Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai tim eksekutor pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) 2019 memang telah usai, kini tahapannya masuk pada fase rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK.
Namun, ada yang mengusik dibenak mereka para petugas KPPS pasca bertugas di TPS pada 17 April 2019 lalu. Berhembus di telinga mereka, perburuan dan pasang tarif copy-an salinan C1 oleh pihak-pihak yang berkepentingan akan sertifikat tersebut.
Tidak sampai disitu, muncul rumor yang mengatakan, banyak angka perolehan suara caleg, partai politik maupun presiden yang tertera di C1 dimaksud, yang antara satu sama lain bisa terjadi perbedaan nilai perolehan suara.
“Mengingat sumpah/janji diucapkan, petugas KPPS sangat berhati-hati dalam mengawal suara pemilih untuk dituangkan di sertifikat salinan C1,” ujar Rahmat, salah satu anggota KPPS Kecamatan P.Sidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan, Rabu (24/4/2019).
Menurut Rahmat, semua petugas KPPS dimana pun berada sudah berjibaku harus menyelesaikan seluruh proses pemilu yang bisa lebih dari 24 jam. Mulai dari pencoblosan, penghitungan surat suara, rekapitulasi laporan dan berita acara.
“Jangan sampai perjuangan kami tanpa kenal pamrih mengawal proses demokrasi, justru dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu dengan berbagai upaya untuk berbuat curang demi meraih kekuasaan dan keuntungan,” ketusnya.
Bicara tentang upah atau honor yang diterima, kata Rahmat, pada prinsipnya mereka sangat mengeluhkan honor yang dianggap sangat tidak sebanding dengan tanggung jawab mengawal proses pemilu serentak 2019.
Honor untuk Ketua KPPS seperti rekannya Rp550 ribu dan Rp500 ribu bagi anggota KPPS seperti Rahmat. Honor ini masih harus dipotong pajak 3 persen. Ketua KPPS hanya akan menerima sebanyak Rp515 ribu dan anggota sebesar Rp480 ribu.
Angka ini dinilai teramat kecil jika dibandingkan dengan beban kerja yang diemban petugas KPPS yang musti menyelesaikan seluruh proses pemilu yang bisa lebih dari 24 jam. Mulai dari pencoblosan hingga pengisian berita acara.
“Tapi secara patriotik kami nyatakan, kami ikhlas dan tulus mengerjakannya. Hanya saja, kami tegaskan jangan abaikan keringat peluh kami para petugas KPPS. Kami rela disebut ‘pahlawan tanpa sejarah’, demi Indonesia jaya,” ungkapnya.
Senada dengan Rahmat, Dede Suhairi yang juga anggota KPPS di Kecamatan P.Sidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan mengatakan, kerja KPPS kali ini berat, lama tapi yang didapat tak seberapa dan tidak berimbang, tidak sampai Rp500 ribu.
“Selain menahan lelah dan mengusir kantuk, petugas KPPS juga harus berhadapan dengan masyarakat, hingga calon anggota legislatif. Pemerintah harus mengkaji ulang honor yang disiapkan bagi KPPS selaku ujung tombak pelaksanaan pemilu,” ujarnya.
Intinya, tambah Dede, jangan sia-siakan perjuangan mereka di TPS. Walau upah yang diterima tak seberapa, KPPS telah memberikan kontribusi besar untuk bangsa dan negara dalam menentukan wakil serta pemimpin terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. (Anwar)
Bagaimana Menurut Anda
