Perizinan PT. BTI Bermasalah, DPRD Tubaba dan Instansi Terkait Saling Lempar

39

TUBABA-LAMPUNG, BERITAANDA – Perizinan PT. Berjaya Tapioka Indonesia diduga bermasalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) beberapa waktu lalu melakukan sidak. Dari hasil pantauan di lapangan, ditemukan beberapa kejanggalan, mulai dari hearing pertama, pemanggilan kedua, hingga diputuskan untuk melakukan penelusuran dengan kembali akan melakukan kroscek ke lapangan.

Namun, penjelasan yang dilontarkan oleh Ketua Komisi l DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Yantoni, tentang akan dilakukan kroscek ke lapangan belum juga memiliki titik terang.

Yantoni melalui WhatsApp, Senin (8/2), menegaskan belum bisa melakukan kroscek ke lapangan, dikarenakan menunggu informasi dari Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu ( DPTSP). “Dik tanya sama satu pintu, kita nunggu info dari dia,” ucapYantoni.

Terpisah, Lukman selaku Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) di ruang kerjanya, Selasa (9/2) menjelaskan, belum bisa melakukan kroscek ke lapangan dikarenakan padatnya agenda. Bahkan dirinya menegaskan tidak bisa turun ke lapangan tanpa didampingi instansi terkait lainya, yaitu DLH, Diskoperindag, Disnakertrans serta lainnya.

“Kami ini semua lagi sibuk, hari ini saja empat kali rapat, dua rapat hari ini saya wakilkan,” terangnya.

Menurut dia, surat panggilan yang dilayangkan oleh Komisi I DPRD Tubaba telah diterima oleh perusahaan. “Jadi apa yang disampaikan oleh Komisi sudah kita suratkan, dan mereka sudah menyanggupi semua, tinggal tindak lanjutnya saja. Jadi tidak ada masalah. Mereka sudah balas surat kita dengan kesanggupan, tapi untuk pembuktian, penegasan saya harus turun,” kata dia.

Ketika diminta keterangan tentang adanya agenda turun ke lapangan, Lukman menjelaskan, belum bisa memberikan kepastian, dikarenakan perizinan tersebut bukan hanya terpusat pada satu pintu, melainkan melibatkan instansi lainnya.

“Belum tahu saya, karena kita akan lihat situasi, dan kita akan mencocokkan dengan dinas lain, kalau saya sanggup dinas lain tidak bisa, ya tidak bisa juga, karena disitu ada lingkungan hidup, ada PU, ada Disnakertrans,” jelas dia.

Lebih lanjut Lukman menjelaskan bahwa saat ini perizinan tersebut atas nama PT. Berjaya Tapioka Indonesia (BTI), namun hingga saat ini belum ada perubahan IMB dari nama perusahaan sebelumnya.

“Perizinan yang mereka miliki sudah BTI, kecuali IMB-nya belum balik nama, maka kita sarankan ketika mereka ada perubahan sekaligus, tapi mereka hanya membayar yang belum mereka bayar, kalau yang sudah mereka bayar sebatas BTJ maka tak berlu dibayarkan lagi,” pungkasnya. (Remi)

Bagaimana Menurut Anda