Pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi Beltim Tidak Ekonomis, Efektif dan Profesional

255

BELTIM-BABEL, BERITAANDA – Ketua LSM Fakta, Ade Kelana, menyoroti pernyataan Bupati Belitung Timur (Beltim) yang sempat menyatakan ‘pusing’ saat pelantikan ASN yang baru. Namun menjadi bertolak belakang dengan kondisi pengisian pejabat pimpinan tinggi melalui lelang yang saat ini sedang berlangsung.

Dikatakan Ade Kelana, dimana ada ASN yang baru dilantik sekira tiga pekan di jabatan lain, ternyata menduduki rengking tertinggi dari hasil seleksi tersebut.

“Hal ini sudah menjadi perhatian kami (LSM Fakta). Pejabat pimpinan tinggi yang belum 2 tahun menjabat, tidak diperbolehkan mengikuti lelang jabatan tersebut. Dan menyarankan agar bupati mengeluarkan Perbub tentang hal tersebut, karena ada UU ASN yang mendasarinya,” tandas Ade.

Ade lebih jauh menyoroti sudah seharusnya bupati selaku pejabat pembina kepegawaian dapat memutuskan untuk tidak melantik pejabat, walaupun sudah menduduki peringkat tertinggi dalam lelang jabatan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 Ayat (1) UU ASN, dimana pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi. Kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan.

“Panitia lelang jabatan pun seharusnya ketika itu sudah dapat menolak pejabat bersangkutan, karena sudah tentu mengetahui posisi pejabat pimpinan tinggi ketika itu,” ungkapnya.

“Setidaknya semua pihak harus mengedepankan aspek hukum/aturan efektivitas, efisiensi dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan tersebut,” tegas Ade. ((Helmi M Fadhil)

Bagaimana Menurut Anda