![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menggelar Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus Pengukuhan Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 (PPSE26) Provinsi Lampung di Hotel Golden Tulip, Bandar Lampung, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus membangun kepercayaan publik (public trust) serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung validitas pendataan statistik ekonomi di Provinsi Lampung.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, ditegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada kecanggihan metodologi yang diterapkan BPS, tetapi juga ditentukan oleh tingkat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pendataan.
“Sensus Ekonomi ini memiliki tantangan sekaligus peluang. Tantangan terbesarnya adalah membangun kepercayaan publik di tengah kekhawatiran para pelaku usaha. Kehadiran para tokoh agama, akademisi, pimpinan organisasi, hingga kelompok referensi di desa seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sangat strategis untuk mengedukasi dan meyakinkan masyarakat bahwa data sensus dijamin kerahasiaannya dan diperuntukkan bagi kemajuan pembangunan,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menegaskan bahwa di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, seperti maraknya perdagangan elektronik (e-commerce) dan UMKM berbasis teknologi, keberadaan data yang utuh, akurat, dan presisi menjadi kebutuhan mendasar. Data yang berkualitas akan menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah agar tepat sasaran serta mampu melindungi dan mendorong pertumbuhan pelaku usaha lokal.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda statistik yang dilaksanakan secara berkala, melainkan instrumen penting untuk merancang masa depan perekonomian Lampung agar semakin inklusif, adaptif, dan berdaya saing.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPS Provinsi Lampung dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung yang diwakili oleh H. Darussalam SH MH. Penandatanganan kerja sama ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung dan mengawal suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Selain itu, berdasarkan Petikan Keputusan Kepala BPS Provinsi Lampung Nomor 175 Tahun 2026 tanggal 20 Juli 2026, sebanyak 18 tokoh masyarakat dan perwakilan berbagai lembaga resmi dikukuhkan sebagai Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Lampung.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Riswan Prasetyo, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar petugas sensus di lapangan saat ini bukan lagi menemukan unit usaha, melainkan membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat agar bersedia memberikan informasi secara jujur, akurat, dan apa adanya.
“Kepercayaan sering kali tumbuh dari figur yang dipercaya masyarakat. Ketika tokoh agama, akademisi, dan pimpinan komunitas mengajak jemaah serta anggotanya, pintu kepercayaan akan terbuka lebar. Kami tidak meminta Bapak/Ibu menjadi petugas sensus, tetapi menjadi penyambung harapan dan penggerak kepercayaan publik,” ujar Riswan. (Katharina)
