KAYUAGUNG-OKI, BERITAANDA – Puluhan mahasiswa OKI yang mengemban studi di Kota Palembang mengatasnamakan diri dari Gabungan Organisasi Daerah Ogan Komering llir (GOD OKI) melakukan aksi demonstrasi dengan menyambangi kantor pemkab setempat, Senin (1/4/2019).
Pantauan di lapangan, para mahasiswa baik tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pantai Timur (Ampati), Ikatan mahasiswa OKI (Imoki) dan lainnya membawa spanduk pelbagai tulisan yang mengkritisi kinerja Pemkab OKI.
Dalam aksinya menyampaikan aspirasi, para mahasiswa dikawal petugas Satpol PP maupun Polsek Kayuagung maupun Polres OKI.
Koordinator aksi Andi Leo menyampaikan ada beberapa poin penting yang perlu disikapi, antara lain kondisi infrastruktur jalan yang makin parah, tidak diberdayakannya tenaga kerja lokal di perusahaan besar di OKI, hingga bupati absen masuk kerja.
Untuk itu, pihaknya berharap Pemkab OKI mempercepat pembangunan insfratuktur jalan yang rusak di OKI, meminta kejelasan beasiswa pelajar dari tingkat SD sampai dengan perkuliahan agar merata di setiap daerah merasakan beasiswa tersebut.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah memperhatikan rumah sakit dan puskesmas, baik dari segi pelayanan maupun kelayakan, menuntut pemerintah memeriksa kembali kondisi perusahaan-perusahaan raksasa di OKI dan lainnya.
Dia mengancam apabila tidak dapat menyelesaikan permasalahan di atas, maka pihaknya meminta silahkan mundur dari jabatan secara terhormat.
“Jika semua tuntutan tidak segera direalisasikan, maka kami akan turun lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak,” terangnya.
Menyikapi hal itu, Sekda OKI H Husin, S.Pd didampingi Wakil Bupati OKI H Djakfar Sodiq menyatakan, pihaknya telah membaca dan memahami, terkhusus masalah infrastruktur.
“Perlu diketahui bahwa luas wilayah OKI sekitar 19.043 kilometer persegi. Sementara Kabupaten OI tidak sampai 3.000 KM persegi. Jadi perlu tenaga, dana besar untuk menjalankan program pemerintah,” tutur sekda.
Sekda menyatakan kalau Pemkab OKI merupakan pemerintahan yang miskin. Sebab, Pemkab OKI hanya memiliki sumber PAD hanya sebesar Rp200 miliar. Sementara APBD OKI saat ini hanya Rp2,1 triliun dan itu bersumber dari DAK, DAU, maupun PAD dan sumber lainnya.
“Jadi wajar jika pembangunan jalan tidak bisa seluruhnya mulus dan hanya dilakukan secara bertahap. Pembangunan infrastruktur itu jika sifatnya kualitas hanya dapat dilakukan secara bertahap. Tapi jika sebatas pemeliharaan periodik terus dilakukan seperti daerah Cengal maupun kecamatan lainnya,” jelasnya.
Untuk membangun Kabupaten OKI ini secara komprehensif, lanjut sekda, tidak bisa membalikkan seperti telapak tangan. Perlu kerja keras dan dana besar merealisasikannya.
“Membangun OKI tak cukup jika mengandalkan PAD. Untuk bayar gaji ASN OKI saja setahun capai Rp800 miliar. Sementara PAD Rp200 miliar. Bupati tidak berada ditempat, karena ke pusat melobi ataupun memancing dana DAU. Ingat, jabatan bupati itu merupakan jabatan politik, karena bupati dipilih oleh rakyat,” kata sekda. (Iwan)
Bagaimana Menurut Anda
