KNPI Sidimpuan Ajak Berantas Radikalisme Melalui Pemberdayaan Ekonomi

255

PADANGSIDIMPUAN-SUMUT, BERITAANDA – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Padangsidimpuan mengajak semua pihak untuk bersama-sama memberantas gerakan radikalisme serta menekan praktik terorisme dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Dibutuhkan dukungan kuat dari kita bersama, dalam hal menangkal paham radikalisme di tengah-tengah masyarakat,” ungkap Ketua KNPI Kota Padangsidimpuan Andi Lumalo Harahap, di acara dialog pemuda bertema memberantas radikalisme dengan pemberdayaan ekonomi, di aula MAN 2 Sidimpuan, Rabu (18/12/2019).

Andi Lumalo meyakini, dipilihnya tema dialog terkait radikalisme ini sudah sangat tepat. Hal ini mengarah pada solusi kongkrit dalam rangka mencegah paham radikal tumbuh dan berkembang. Pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu langkah yang efektif dan konstruktif.

Disamping itu, Andi yang diawal sambutannya memastikan kehadiran setiap organisasi ingin melibatsertakan di setiap kegiatan nantinya. Tidak cuma sekedar di lingkup mensosialisasi radikalisme, tapi pada kegiatan-kegiatan lain yang bersifat membangun karakter pemuda.

“Untuk kegiatan kali ini, walau memang bersifat seremonial, tapi tetap harus ada yang terserap oleh para peserta. Kami berharap, kegiatan ini dapat disimak dengan sebaik mungkin,” kata Andi Lumalo di acara yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Kota Padangsidimpuan tersebut.

Hadir sebagai narasumber, Kasat Intelkam Polres Padangsidimpuan, AKP Ahmad Fauzi yang menerangkan, radikalisme merupakan suatu paham atau gagasan yang menginginkan adanya perubahan sosial-politik dengan menggunakan cara-cara ekstrem.

“Perubahan yang diinginkan itu mereka raih dengan segala cara, termasuk cara kekerasan, bahkan juga teror. Kelompok-kelompok yang berpaham radikal ini menginginkan adanya perubahan yang dilakukan secara drastis dan cepat, walaupun harus melawan tatanan sosial yang berlaku di masyarakat,” terang dia.

Selain itu, yang perlu dikhawatirkan dengan maraknya paham radikalisme ini adalah adanya nilai-nilai intoleransi yang diajarkan oleh kelompok-kelompok radikalisme. Kelompok yang terpapar paham radikalisme ini kurang begitu mau menerima adanya perbedaan.

“Orang-orang yang seperti demikian senantiasa menganggap paham atau ajaran yang mereka anut adalah kelompok yang paling benar. Di luar mereka adalah salah. Semisal dalam hal ibadah sudah barang tentu terdapat tata cara yang berbeda-beda. Tapi, kelompok ini terkesan alergi dengan perbedaan yang ada dan sudah tertata di kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Namun, ujar AKP Ahmad lagi, radikalisme tidak identik dengan sebuah agama. Secara garis besarnya, semua pelaku radikalisme mengena di semua agama. Pun demikian, setiap pelaku tidak bisa lantas diidentikkan dengan ajaran agama manapun. Sejatinya, semua agama mengajarkan mengasihi terhadap sesama.

“Jadi, mengingat ancaman radikalisme sangat berbahaya, maka untuk itu mereka yang sudah terpapar radikalisme sangat perlu pemantauan semua elemen. Apalagi dengan derasnya arus informasi era 4.0 yang membuat paham dan gerakan radikalisme ini menjadi semakin masif dan mengglobal,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Kasat Intelkam, pemerintah terus berupaya membina mereka yang sudah terlanjur terlibat jaringan radikalisme. Selain diberi hukuman, mereka diberi keterampilan atau penambahan skil supaya nantinya selepas menjalani masa hukuman, dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan diberdayakan.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Padangsidimpuan M. Iqbal Harahap menyampaikan, bagi masyarakat di wilayah Eropa maupun Amerika, persoalan radikalisme sudah terlewati alias masa lampu. Dengan kata lain, mereka tidak lagi mengenal paparan radikalisme, karena semua hak-hak masyarakatnya sudah terpenuhi dengan baik.

“Penyebab utama seseorang dapat terpapar paham radikalisme adalah manakala haknya sebagai warga negara negara belum atau tidak terpenuhi secara baik. Hak itu meliputi macam hal, seperti kesejahteraan, keadilan, hak hidup, hak bekerja, hak menyampaikan aspirasi, dan hak-hak lainnya,” terang Iqbal.

Menurutnya, semua orang ingin kehidupannya mengalami peningkatan. Namun ancaman lain seperti isu radikalisme yang terus berkembang ditengah-tengah masyarakat seperti sekarang ini membuat masyarakat mengalami stagnan dan cenderung mengalami perubahan ke arah yang lebih mengkhawatirkan.

“Perlu kita ketahui bersama, ada kemungkinan bangsa lain sengaja menciptakan isu seperti itu terus bergulir dan beredar ditengah-tengah kita. Hingga pada akhirnya kita justru larut dan sibuk sembari membuang waktu percuma untuk membahas hal-hal yang bisa memperlambat laju perekonomian kita,” ungkap Iqbal.

Iqbal menambahkan, untuk memangkas jeda waktu berkenaan menangkal dan memberantas radikalisme itu, butuh sinergitas dengan semua pihak. HIPMI, tegas dia, sangat siap bersinergi dengan semua komponen, terutama organisasi kepemudaan yang ada di Padangsidimpuan melalui pengembangan ekonomi kepemudaan.

Senada, Ketua BKPRMI M. Asroi menyebutkan, upaya memerangi paham radikalisme meliputi langkah konsolidasi, kerjasama, sinergi dengan semua pemangku kepentingan. Jika merujuk tema acara, menurut Asroi, kendala pemuda dalam membuka peluang ekonomi selalu ada pada aspek penyertaan permodalan.

“Bicara pemberdayaan ekonomi maka bicara modal. Di sini, diharapkan peranan pemerintah. Bagaimana permasalahan itu bisa teratasi dan diberi solusi yang tepat. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan lapangan kerja. Tapi perlu diingat, utamakan dan berdayakan tenaga kerja lokal. Saya rasa SDM kita tidak kalah skil dengan tenaga kerja asing,” tandas Asroi.

Sebelumnya, Kadis Pariwisata disampaikan Sekretaris, Mei Jenni berujar, peserta dialog ini diiikuti organisasi mahasiswa dan kepemudaan se-Kota Padangsidimpuan. Antara lain BKRPMI, IMM, HIMMAH, Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Pemuda Panca Marga (PPM), HMI, IPNU, AMPI, dan lainnya. (Anwar)

Bagaimana Menurut Anda