DPRD Tubaba Segera Telusuri Kekurangan Penyaluran DBH PDRD

52

TUBABA-LAMPUNG, BERITAANDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Kabupaten Tulang Bawang Barat [Tubaba] berjanji akan menelusuri kekurangan penyaluran dana bagi hasil (DBH) untuk 93 tiyuh yang bersumber dari pendapatan daerah dan retribusi daerah.

Namun, hal tersebut terlebih dahulu akan dikoordinasikan kepada Ketua Badan Anggaran (Banang) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebab, laporan penyaluran DBH PDRD untuk 93 tiyuh di Tubaba disampaikan langsung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Ketua Badan Anggaran (Banang) kabupaten setempat.

Yantoni selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (22/6), menegaskan bahwa akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ketua Banang.

“Nanti kita sampaikan dulu kepada kawan-kawan, akan kami pelajari terlebih dulu lalu dilaporkan kepada pimpinan, sebab waktu penyampaian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan langsung dengan Ketua Banang. Jadi apa perintah pimpinan baru kita tindak lanjuti,” papar Yantoni.

Ketika dimintai keterangan tentang pelanggaran penyaluran DBH PDRD yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tubaba No 41 Tahun 2014 tentang tata cara penetapan besaran penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi ke kampung. “Nanti kita pelajari dulu jangan sampai mereka mengatakan alasan kemampuan daerah cuma nanti kami koordinasikan dengan pimpinan Banang,” jelas dia.

Selanjutnya, Yantoni mengarahkan untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Sekretaris Daerah Tubaba selaku TAPD, terkait alasan kekurangan penyaluran DBH PDRD untuk 93 tiyuh yang dinilai tidak sesuai dengan ketetapan tersebut.

“Coba tanyakan dulu dengan sekda. Sekda itu kan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), artinya kenapa pembagian ini tidak sesuai dengan peraturan bupati,” pungkasnya. (Remi/Tim)

Bagaimana Menurut Anda