DPRD Sidimpuan Dinilai Abaikan Rakyat

795

PADANGSIDIMPUAN-SUMUT, BERITAANDA – Terus bergulirnya polemik pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Kota Padangsidimpuan, bahkan hingga menjurus tidak dibahasnya APBD tahun anggaran 2020, semakin menimbulkan kegerahan bagi masyarakat setempat.

Masyarakat memandang, sebanyak 30 anggota DPRD Kota Padangsidimpuan periode 2019-2024, abai terhadap hajat orang banyak. Alih-alih mengejar target pencapaian pembahasan kedewanan, wakil rakyat tersebut malah membentuk dua kubu berseberangan.

“Kami mencium adanya bau egoisme pribadi dan kelompok di persolan ini. Kepentingan rakyat yang mereka wakili sudah terabaikan,” ungkap Ketua DPC Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Padangsidimpuan, Tongku P. Hasibuan, Kamis (14/11/2019) kepada wartawan.

Tongku mengaku, pihaknya sejak awal memantau kegiatan-kegiatan di DPRD. Hal memiriskan, kata dia, yakni Rabu (30/10/2019), paripurna pembentukan AKD di DPRD berujung ricuh. Dimana seorang angggota dewan pecahkan kaca meja dan merusak mikrofon aset negara yang dibeli dari uang rakyat.

Besoknya, 16 anggota dewan membuat mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Siwan Siswanto. Anehnya, tutur Tongku, salah seorang Wakil Ketua DPRD turut menandatangani. Sehingga timbul tanda tanya, apa mungkin yang bersangkutan tidak sadar, bahwa pimpinan dewan itu kolektif kolegial.

Informasi diperoleh Tongku, pada Jumat (8/11/2019), Ketua DPRD Sidimpuan Siwan Siswanto bersama wakil ketua Rusydi Nasution dan Erwin Nasution, menggelar rapat pimpinan dewan. Mereka pun bersepakat, paripurna pembentukan AKD digelar kembali pada Senin (11/11/2019).

Tiba di hari yang ditetapkan, sebelum paripurna digelar, tiga pimpinan dewan menggelar rapat bersama tujuh ketua fraksi di DPRD Padangsidimpuan. Yaitu Fraksi Golkar, Gerindra, PAN, Hanura, PDIP, Demokrat dan Fraksi Persatuan Bintang Kebangkitan.

Rapat itu membahas komposisi AKD, namun tidak ada kesepakatan. Terjadi penumpukan anggota untuk mengisi Komisi II sebanyak 10 orang, Komisi III 8 orang dan Komisi I 9 orang. Seharusnya masing-masing komisi 9 orang.

Karena tidak ada titik temu, semua sepakat membawanya ke rapat paripurna. Anehnya, saat akan digelar pripurna, 16 dari 30 orang anggota dewan tidak mau hadir dan 1 diantaranya wakil ketua. Dari sanalah Tongku menyimpulkan bahwa anggota DPRD Padangsidimpuan telah pecah dan kubu-kubuan.

“Paling miris, seorang wakil ketua tidak mau menghadiri paripurna itu, padahal dia berada di kantor DPRD. Tetapi saat konfrensi pers pimpinan dewan tentang batalnya paripurna, dia hadir. Namun memilih duduk di atas buffet kecil di belakang wartawan. Terkesan kehadirannya di sana hanya untuk menguping saja,” jelasnya.

Tongku menyesalkan sikap Wakil Ketua DPRD tersebut. Menurutnya, seorang pimpinan itu harusnya ikut mengupayakan agar polemik yang terjadi segera terselesaikan. Sehingga agenda-agenda legislatif dapat dijalankan dengan baik dan lancar. (Anwar)

Bagaimana Menurut Anda