Difasilitasi Pemprovsu: Hasil Rapat AKD DPRD Sidimpuan Tuai Kebuntuan

504

PADANGSIDIMPUAN-SUMUT, BERITAANDA – Meski sudah difasilitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), rapat penyelesaian permasalahan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Padangsidimpuan, Jumat (13/12/2019) siang sampai malam, masih menuai kebuntuan.

“Tidak ada titik temu dan berujung buntu. Penyelesaian permasalahan AKD ini kita kembalikan ke internal DPRD Sidimpuan. Untuk lebih jelasnya, tanyakan sekwan saja ya,” kata Kabiro Otonomi Daerah Pemprovsu Basarin Tanjung sembari berlari kecil menuju mobilnya untuk bergegas pulang ke Medan.

Pantauan di gedung dewan, rapat tiga pimpinan DPRD bersama tujuh pimpinan fraksi itu dipandu utusan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Yakni Kepala Biro Otda Basarin Tanjung, Kabid Bina Keuangan Daerah BPKAD Dani Lubis, Kasubbag Biro Otda Drama Jhon Sembiring, dan Kasubbag BPKAD Arifin Keliat.

Rapat diikuti Ketua DPRD Siwan Siswanto, Wakil Ketua Rusydi Nasution, Wakil Ketua Erwin Nasution, Ketua Fraksi Golkar Abdul Haris Nasution, Gerindra Mochammad Halid Rahman, PAN Iswandy Arisandy, Hanura Marataman Siregar, Persatuan Bintang Kebangkitan (Gabungan) Elliyati, PDIP Taty Ariyani Tambunan, dan Demokrat Irpan.

Ironisnya, meski ikut rapat sampai selesai dan berulang kali menyampaikan saran maupun pendapat, tiga orang peserta sama sekali tidak mau menandatangani daftar hadir. Sesuai dokumentasi diperoleh wartawan, tiga orang itu adalah Rusydi Nasution (Wakil Ketua dari Gerindra), Taty Aryani Tambunan (Ketua Fraksi PDIP), dan Irpan (Ketua Fraksi Demokrat).

Nuansa ‘perseteruan kepentingan kelompok’ 16 anggota dewan dipimpin Wakil Ketua Rusydi Nasution dengan 14 anggota dewan lainnya, yang di dalamnya termasuk ketua Siswan Siswanto dan wakil ketua Erwin Nasution, tampak begitu kentara mewarnai rapat itu.

Selain dinotulenkan secara tertulis, rapat juga didokumentasikan dengan kamera video dan gambar. Sehingga terdokumentasi jelas seluruh proses rapat dan bahkan siapa saja yang menolak menandatangani daftar hadir, namun cukup reaktif di dalam rapat tersebut.

Informasi dihimpun di gedung DPRD Sidimpuan, rapat yang hanya terpantau dari kaca luar ruangan itu diawali penyamaan persepsi tentang rumusan pengisi komposisi AKD. Lewat pengeras suara yang terdengar sampai ke luar ruangan, tim Pemprovsu menawarkan opsi proporsional atau pengisian komposisi AKD berdasarkan jumlah kursi tiap-tiap fraksi.

Untuk mengisi tiga komisi atau dalam rapat itu diistilahkan dengan kelompok, masing-masing ditempati sembilan orang anggota dewan. Lewat tampilan layar infokus, tim fasilitator membuat daftar perolehan kursi fraksi-fraksi di DPRD Sidimpuan. Fraksi Golkar 5 kursi ditambah 1 Ketua DPRD, Gerindra 5 kursi ditambah 1 wakil ketua, PAN 3 kursi ditambah 1 wakil ketua, Hanura 4 kursi, Gabungan 4 kursi, PDIP 3 kursi, dan Demokrat 3 kursi.

Mengisi kelompok I, 7 fraksi menempatkan 1 orang perwakilan dan sisa 2 kursi lagi diambil dari Fraksi Golkar dan Gabungan. Kelompok II, 7 fraksi menempatkan 1 orang perwakilan, 2 kursi sisa diisi Golkar dan Gerindra.

Kelompok III, 7 fraksi tempatkan satu perwakilan, 2 kursi sisa diisi Gerindra dan Hanura. Rumus serupa diterapkan untuk pengisian Badan Legislasi, Badan Musyawarah, dan Badan Anggaran. Untuk Badan Kehormatan dibahas di sesi terpisah atau berikutnya.

Terhadap opsi yang ditawarkan itu muncul berbagai masukan, khususnya terkait pengisi sisa 2 kursi di tiap kelompok. Seperti untuk mengisi kelompok I, 7 fraksi tempatkan satu perwakilan dan pengisi sisa 2 kursi lagi diambil dari Golkar dan Hanura.

Kelompok II, 7 fraksi tempatkan satu perwakilan dan sisa 2 kursi diisi Golkar dan Gerindra. Kelompok III, 7 fraksi menempatkan 1 orang perwakilan dan pengisi 2 kursi sisa diambil dari Gerindra dan Gabungan. Namun tidak berterima, karena terindikasi hanya mengakomodir kepentingan kelompok tertentu.

Kemudian pimpinan menskor rapat 15 menit. Namun entah apa sebab, skors berlanjut hingga tiga jam dan dibuka kembali setelah sholat Isya. Kabiro Otda Pemprovsu membuka rapat dan menutupnya sekira pukul 23.00 Wib, karena tidak ada titik temu terkait pengisi masing-masing AKD tersebut.

Sekretaris DPRD Kota Padangsidimpuan Irfan Bachri kepada wartawan mengatakan, sejatinya rapat yang difasilitasi Pemprov Sumut ini akan menyelesaikan permasalahan pembentukan AKD dan pengesahan R-APBD Kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2020.

“Namun karena tidak ada titik temu, penyelesaian permasalahan  pembentukan AKD dikembalikan ke internal dewan dan pengesahan APBD tidak jadi dibahas. Pemprov memberi tenggat waktu penyelesaian sampai Senin (16/12/2019). Apapun hasilnya, wajib dilaporkan ke Gubernur,” ujar Sekwan. (Anwar)

Bagaimana Menurut Anda