DAD dan ICDN Sekadau Harap Peladang Sintang Tak Dijerat Hukum

339
Welbertus Willy dan Paulus Subarno. (dokumen BERITAANDA)

SEKADAU-KALBAR, BERITAANDA – Menyikapi adanya masyarakat peladang yang diproses hukum aparat di Kabupaten Sintang. Ormas Masyarakat Dayak di Kabupaten Sekadau angkat bicara. Umumnya mereka menghendaki dibebaskannya peladang yang saat ini menghadapi kasus hukuman terkait kabakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Aksi yang terjadi di Sintang beberapa hari terakhir merupakan aksi spontanitas sebagai wujud solidaritas masyarakat peladang,” ujar Welbertus Willy selaku Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sekadau, Rabu (20/11/2019).

Ia berharap Pengadilan Negeri Sintang untuk membebaskan masyarakat peladang yang ditahan.  “Mereka meladang untuk kepentingan kehidupan keluarga,” tambah Willy.

Ia mengatakan, jika penegakan hukum diberlakukan kepada masyarakat peladang, pemerintah hendaknya memberikan solusi kepada petani konvensional dalam pertanian setiap tahun. “Agar masyarakat peladang tidak bertani membuka lahan dengan membakar, namun tetap dapat berladang, tentunya harus ada solusi,” tukas mantan anggota DPRD Sekadau itu.

Selain itu, dikatakan Willy, di dalam Undang-undang Lingkungan Hidup Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 2 dijelaskan, berdasarkan pertimbangan kearifan lokal dimana melakukan pembakaran lahan maksimal 2 hektare perkepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi sekat sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya diperbolehkan.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional (ICDN) Kabupaten Sekadau Drs.Paulus Subarno M.Si, yang menyayangkan proses hukum aparat kepada masyarakat peladang yang terjadi di Kabupaten Sintang.

“Berladang bagi masyarakat kita merupakan kebiasaan sejak turun menurun. Jika pemerintah melarang pembakaran lahan untuk berladang, seharusnya ada solusi untuk masyarakat peladang konvensional,” ujar Subarno.

Ia juga menyarankan agar aparat penegak hukum kembali melihat UU Lingkungan Hidup Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 2.

“Ini menunjukkan adanya toleransi negara terhadap petani peladang konvensional di daerah. Dengan demikian, seharusnya proses hukum tidak bisa dilakukan aparat kepada masyarakat petani konvensional,” papar dia.

Sebelumnya beberapa hari terakhir, sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa mengadakan aksi unjuk rasa untuk menolak proses hukum di Pengadilan Negeri Sintang kepada 6 warga peladang yang dijerat dengan kasus karhutla oleh aparat berwenang di wilayah Kabupaten Sintang. (Arni)

Bagaimana Menurut Anda