Bupati Sokhiatulo Laoli Sampaikan Nota Pengantar Raperda Kabupaten Nias

129

NIAS-SUMUT, BERITAANDA – Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM menyampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah (raperda) Kabupaten Nias tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan pada rapat paripurna DPRD setempat, Senin (13/1/2020).

Bupati Nias menyampaikan bahwa peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

“Dalam pembentukan sebuah peraturan daerah sedapat mungkin disesuaikan atau didasarkan pada asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan dan asas ramah hak azasi manusia,” ungkapnya.

Selain asas-asas tersebut, lanjut bupati, materi dalam pembentukan peraturan daerah merupakan muatan atribusi maupun delegasian dari materi muatan peraturan perundang-undangan di atasnya.

“Materi muatan peraturan daerah juga berisi hal-hal yang merupakan wewenang daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nias telah mengajukan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Nias tahun 2020.

“Landasan hukum dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Nias. Hal mana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengamanatkan penyesuaian beberapa ketentuan yang terkait tatacara pengurusan dokumen kependudukan, pemutakhiran data dokumen kependudukan, masa berlaku e-KTP, ketentuan pidana yang harus dilaksanakan di daerah,” kata bupati lagi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Bupati Nias mengharapkan kerjasama dan dukungan dari dewan yang terhormat, kiranya rancangan peraturan daerah Kabupaten Nias tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan ini dapat dilanjutkan pembahasannya untuk mendapat persetujuan bersama, sehingga pada akhirnya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Nias. (Ganda)

Bagaimana Menurut Anda