BUMD Milik Pemkab Beltim Rugi Rp1,6 Miliar Lebih

411

BELTIM-BABEL, BERITAANDA – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Belitung Timur (Beltim), PT. Pembangunan Belitung Timur (PBT), menurut hasil audit kantor skuntan publik periode tahun 2018 lalu menderita kerugian mencapai Rp 1.657.065.348.

Sejak berdiri tahun 2015 lalu, BUMD PT. PBT cuma sekali mengalami keuntungan yakni di tahun 2017 sebesar Rp 1.283.916.474. Sedangkan di tahun 2016 rugi yang dialami mencapai Rp553.464.949. Sehingga total kerugian selama hampir 4 tahun berdiri mencapai Rp926.613.823.

Kerugian disinyalir karena investasi yang kurang tepat serta lebih besarnya biaya operasional perusahaan dibanding keuntungan investasi. Setiap bulan, operasional PT PBT kurang lebih menelan biaya sekitar Rp70 juta.

Biaya operasional paling banyak dipakai untuk menggaji dewan direksi dan karyawan yang berjumlah 14 orang. Sedangkan lainnya membayar sewa kantor dan cicilan mobil aset perusahaan.

Bupati Beltim Yuslih Ihza menyesalkan kerugian yang dialami PT PBT. Menurutnya, sudah tidak layak lagi kalau lebih dari tiga tahun sejak berdiri BUMD belum juga memperoleh profit.

“Terkakhir ini sudah sangat besar kerugiannya. Jangankan untuk profit atau menyumbang PAD bagi daerah, untuk pembiayaan operasional mereka saja tidak mampu,” kata Yuslih.

Dalam siaran persnya, Yuslih akan memerintahkan Inspektorat Kabupaten Beltim untuk mengaudit PT PBT. Setelah memperoleh hasil audit, bupati baru akan memutuskan langkah yang diambil.

“Makanya saya minta diaudit dululah dari Inspektorat. Kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa, baru bisa saya putuskan,” tegas Yuslih.

Namun disisi lain, Direktur Utama PT PBT Slamet mengatakan perusahaan yang dipimpinnya mengalami kerugian yang seacara langsung memberikan keuntungan bagi daerah.

“Ini sebenarnya bukan kerugian langsung, karena ini adalah beban yang kami bayarkan untuk operasional perusahaan. Setiap bulan kami harus mengeluarkan kurang lebih Rp70 juta untuk operasional,” kata Selamet.

Selamet pun menegaskan jika penyertaan modal dasar yang diberikan yakni sebesar Rp5 miliar sangat tidak mencukupi untuk membiayai ekspansi usaha BUMD. Ditambah tidak adanya regulasi yang mengatur tentang kewajiban investasi yang masuk untuk bekerjasama dengan BUMD.

“Kalau anggaran yang diberikan sesuai dengan perdanya yakni Rp20 miliar, saya yakin tidak akan merugi. Terus juga kami berharap seluruh perusahan swasta yang akan berinvestasi, baik di bidang tambang, perkebunan dan pariwisata dikerjasamakan dengan BUMD, jadi ada keuntungan bisnis to bisnis yang menghasilkan profit,” jelas Selamet.

Meski belum bisa memberikan keuntungan secara langsung, namun ditekankannya keuntungan secara tidak langsung diperoleh daerah dari pembayaran pajak. Diungkapkannya, selama berdiri, PT PBT sudah membayarkan pajak sebesar kurang lebih Rp16 miliar.

“Dari pajak Rp16 miliar yang kita bayarkan ke negara itu, 30 persennya kembali ke kas pemerintah daerah melalui dana bagi hasil. Jadi kurang lebih ada sekitar Rp2,9 miliar yang kembali ke kantong pemerintah daerah,” ungkap Selamet.

Selamet yang akan habis masa jabatannya pada September 2019 mendatang ini menyatakan siap dievaluasi, baik oleh bupati atau DPRD Beltim. Ia juga berharap ke depan akan ada kebijakan agar BUMD difasilitasi, supaya tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi daerah dapat tercapai.

“Kalau pemda mau kita ngasih untung, BUMD harus full berikan support bukan hanya materi, namun juga kebijakan dan hubungan kepada pihak ke tiga untuk selalu dilibatkan BUMD,” ujarnya. (Helmi)

Bagaimana Menurut Anda