Soal Anggota DPRD Sidimpuan Terciduk Bawa Bong, Granat: Memalukan

531
Sekretaris Granat Padangsidimpuan, Ady Syahputra Husni.

PADANGSIDIMPUAN-SUMUT, BERITAANDA – DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Kota Padangsidimpuan kesal dan mengutuk keras anggota DPRD yang diduga pengguna narkoba dan terciduk membawa alat hisap sabu (bong) di bandara Kuala Namu, Deli Serdang.

“Sebagai wakil rakyat dan figur muda yang seharusnya menjadi panutan bagi generasi muda kota ini, perilaku FH itu sangat memalukan dan kita kesalkan,” ungkap Sekretaris DPC Granat Padangsidimpuan Ady Syahputra Husni kepada BERITAANDA, Rabu (4/9/2019).

Terciduknya FH yang membawa bong dan berdasarkan informasi beredar, kepada petugas dia mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada malamnya di salah satu tempat hiburan malam di Medan. Ini menjadi tamparan keras sekaligus memalukan bagi warga Padangsidimpuan.

Apalagi, lanjut Ady, legislator paling muda dari Partai Hanura itu termasuk yang memperoleh suara terbanyak, dan yang bersangkutan belum lagi genap sebulan menyandang status sebagai anggota DPRD Padangsidimpuan untuk periode 2019-2024.

“Yang membuat kita heran sekaligus pertanyakan, kenapa pada saat proses pencalonan kemarin FH ini bisa lolos tes narkoba. KPU Kota Padangsidimpuan dipandang perlu memberi penjelasan tentang ini. Termasuk dengan lembaga mana KPU bermitra untuk pemeriksaan bebas narkoba,” ujar Ady.

Kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Ditres Narkoba Poldasu), Granat meminta proses penanganan kasus FH ini dijalankan dengan sebaik mungkin. Sehingga bisa memberi efek jera bagi pejabat, anggota DPRD, dan masyarakat Padangsidimpuan.

“Satu hal yang pasti, masyarakat Kota Padangsidimpuan sangat malu dengan kejadian ini, dan akan terus memantau setiap perkembangan proses penanganan hukumnya,” imbuh Ady Syahputra.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Padangsidimpuan, Marataman Siregar menyampaikan, sikap partai terkait persoalan ini adalah menunggu proses dan legalitas hukum terhadap FH.

“Sikap DPC Hanura Padangsidimpuan menghormati proses hukum, makanya kami menunggu kepastian hukum dari pihak penegak hukum,” jelasnya ketika ditemui di ruangan Fraksi Hanura, DPRD Kota Padangsidimpuan.

Ditambahkannya, apabila hasil proses hukum menyatakan FH bersalah, maka tentunya akan diambil tindakan sesuai dengan AD/ART partai. Sebaliknya, jika tidak terbukti bersalah, hak-haknya sebagai kader dan anggota DPRD akan dikembalikan. (Anwar)

Bagaimana Menurut Anda