Sekda Kota Gunungsitoli: Keberadaan WNA Perlu Mendapat Perhatian Semua Pihak

198

GUNUNGSITOLI-SUMUT, BERITAANDA – Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga gelar rapat koordinasi pengawasan orang asing yang dilaksanakan di Wisma Soliga Kota Gunungsitoli, Kamis (18/7/2019).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gunungsitoli Ir. Agustinus Zega menyampaikan bahwa keberadaan Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan beragam kegiatan di wilayah hukum Indonesia perlu mendapat perhatian semua pihak.

Oleh karena itu, kata dia, koordinasi antar instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi dalam hal pengawasan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing mutlak dilakukan.

“Dilihat dari posisi yang sangat strategis sebagai tujuan maupun transit lalu lintas orang asing dan barang, maka sangat potensial diboncengi oleh kepentingan lain secara ilegal dan tidak bertanggung jawab. Misalnya perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan manusia, lalu lintas barang terlarang (narkoba, psikotropika) serta kepentingan bernuansa politik, ekonomi, sosial budaya yang dapat mengancam stabilitas negara dan daerah,” kata sekda.

Agustinus mengharapkan dengan kehadiran orang maupun investasi asing yang memang sangat dibutuhkan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan dan pengembangan daerah. Terlebih dalam upaya kita untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing di Kepulauan Nias ini, namun dampak negatifnya juga harus tetap diwaspadai.

“Kehadiran Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) sebagai wadah tempat tukar-menukar informasi sehubungan dengan perlintasan, keberadaan dan kegiatan orang asing di Kota Gunungsitoli merupakan hal penting, sehingga kewaspadaan dan pengawasan yang dilakukan secara tidak berlebihan yang dapat menyebabkan terganggunya kenyamanan dan kelancaran aktivitas orang asing. Dan kegiatan ini untuk menjamin tetap terpeliharanya stabilitas kepentingan nasional dan daerah dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah NKRI,” ungkapnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga Samuel P. Panggabean yang turut hadir dalam sambutannya menyampaikan, bahwa tugas pengawasan orang asing memerlukan kerjasama semua pihak.

Samuel juga sangat mengapresiasi atas kehadiran peserta dari kedua pemerintah daerah, dan dengan diselenggarakannya rapat ini diharapkan dapat menyamakan persepsi sebagai anggota Tim Pora, yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang keabsahan dan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Mengakhiri acara pembukaan rapat koordinasi ini, dilaksanakan penyerahan SK secara simbolis kepada Tim Pora kepada perwakilan pemerintah daerah. Rakor ini juga dihadiri oleh perwakilan Forkopimda baik dari Kodim 0213/Nias dan Polres Nias beserta perwakilan Pemerintah Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias. (Ganda)

Bagaimana Menurut Anda