JAKARTA, BERITAANDA – Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza SZP menegaskan pentingnya keberlanjutan anggaran bagi tiga lembaga penyiaran negara, yakni LPP RRI, LPP TVRI dan LKBN ANTARA, ditengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
Pernyataan ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi VII DPR RI bersama Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan ketiga lembaga penyiaran tersebut.
Dalam rapat tersebut, Rycko menyoroti peran strategis TVRI, RRI, dan ANTARA dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, media penyiaran ini memiliki peran penting dalam mendukung tugas-tugas DPR, terutama dalam kunjungan kerja dan reses di daerah.
“Kami merasakan betul peran serta rekan-rekan di lapangan dalam membantu tugas kami. Pemerintah menghadapi banyak isu strategis, dan informasi yang mereka siarkan sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Rycko, Rabu (12/2/2025).
Selain menyoroti peran media penyiaran, Rycko juga mempertanyakan mekanisme pembagian anggaran bagi ketiga lembaga tersebut di daerah. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan perbedaan kebutuhan di setiap provinsi, terutama dalam hal tenaga kerja dan operasional.
“Saya ingin tahu bagaimana mekanisme pembagian anggaran ini, karena tentu kebutuhan di provinsi besar dan kecil berbeda. Ini juga berkaitan dengan tenaga kerja, baik yang tetap maupun kontrak, yang pastinya terdampak oleh kebijakan efisiensi ini,” jelasnya.
Menurut Rycko, pemotongan anggaran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi daerah dapat menghambat operasional serta penyebaran informasi kepada masyarakat.
Lebih lanjut Rycko menegaskan, bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak dilakukan dengan memotong anggaran dari pagu awal, mengingat anggaran tersebut telah dialokasikan untuk kebutuhan tertentu.
“Jangan sampai anggaran dipotong dari awal, karena pasti sudah ada yang menggunakannya untuk berbagai kebutuhan. Jika dipotong tiba-tiba, mereka pasti akan kebingungan dalam menjalankan program,” tambahnya.
Rapat ini menjadi bagian dari upaya DPR RI dalam memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu kinerja lembaga penyiaran negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyampai informasi kepada publik. Rycko berharap pemerintah dapat mempertimbangkan solusi yang lebih adil agar lembaga-lembaga ini tetap bisa menjalankan perannya secara maksimal. (Katharina)
